Aziz Syamsuddin: Demokrasi Kita Mahal dan Tidak Pro Keadilan

Foto: Sayangi.com/Emil Ondo

Jakarta, Sayangi.com – Politisi Aziz Syamsuddin mempertanyakan pilihan model demokrasi yang diterapkan Indonesia. Menurutnya demokrasi yang dijalankan di Indonesia sudah kebablasan dan tidak berkorelasi positif dengan keadilan yang menjadi semangat Proklamasi 1945.

Demikian diungkapkan Aziz dalam diskusi bertajuk” Refleksi 68 Tahun Proklamasi: Arah Demokrasi Indonesia dan Peta Jalan Pembangunan Berkeadilan”, Jumat (2/8) di Tebet, Jakarta Selatan. Diskusi ini merupakan rangkaian diskusi publik yang secara rutin diselenggarakan oleh DPP Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK).

Hadir sebagai narasumber yaitu Wakil Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa serta pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Diskusi dipandu oleh Sekretaris Jenderal DPP PGK Emanuel Herdyanto MG.

Sementara dalam posisi penanggap, hadir Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Muhammad Arief Rosyid dan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Djihadul Mubarok. Tampak pula ‘Tuan Rumah’ yaitu Ketua Umum DPP PGK Bursah Zarnubi. Diskusi ini semakin ramai dengan kehadiran puluhan aktivis muda lintas angkatan dan organisasi.

Aziz memandang situasi yang berkembang sekarang di Indonesia, ada dua masalah utama yang harus dijawab, khususnya oleh kaum muda. Yang pertama adalah pilihan model demokrasi itu sendiri, apa sudah tepat atau belum, serta bagaimana menghancurkan penyelewengan demokrasi menjadi jalan masuk bagi dinasti politik keluarga atau kekerabatan.

Jika kita menjawab bahwa demokrasi seperti ini sudah tepat maka muncul pertanyaan mendasar kepada kita yaitu mengapa pembangunan yang berkeadilan malah tidak tercapai, katanya.

Politisi Partai Golkar ini mengkritisi demokrasi yang cenderung menjadi hura-hura politik. Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung diselenggarakan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota dengan biaya tinggi, hingga jika dirata-ratakan bisa mencapai 44 kali dalam setahun.

Dalam perhelatan demokrasi ini, anak-anak muda generasi Reformasi pun banyak yang mendaftarkan diri sebagai peserta. Selanjutnya, mereka kemudian menjabat sebagai bupati, wakil bupati dan lain sebagainya. Faktanya sesudah menjabat cita-cita yang diidam-idamkan tidak bisa dijalankan. “Ini semakin menimbulkan pertanyaan soal ketepatan demokrasi itu sendiri,” tukas Aziz.

Ia mengakui bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi paling hebat dan paling luas di seluruh dunia. “Saking demokratisnya, anak umur 12 tahun pun bisa nyoblos,” katanya dengan sedikit bercanda menggambarkan bagaimana demokrasi menjadi begitu kebablasan.

“Di beberapa daerah juga terjadi dinasty empire. Ini harus dipangkas,” tambahnya.

Mengamati kecenderungan buruk pasca Reformasi 1998 ini, Aziz menyimpulkan bahwa kondisi tersebut tidak bisa diterima. Ia pun mengajak kaum muda melakukan perubahan dengan menggagas model yang lebih baik.

“Bagi saya, sebagaimana juga orang di kampung saya, ini tidak pas. Ini ajang politik yang mahal,  tidak sehat, dan kebablasan. Di Amerika pun tidak begini,” pungkasnya. (HST)