Burhanuddin Muhtadi: Secara Substansi, Demokrasi Indonesia Kalah dengan Timor Leste

Foto: Sayangi.com/Emil Ondo

Jakarta, Sayangi.com – Di luar dari sisi substansial yang memperlihatkan bahwa Indonesia mengalami proses demokrasi yang liberal dan over dosis terkait dengan sistem pemerintahan dan perilaku institusi legislatif dan eksekutif, secara prosedural, Indonesia menjadi satu-satunya negara demokrasi muslim yang selevel dengan negara-negara demokrasi yang sudah maju pada umumnya. Berikut paparan detail Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik sekaligus direktur Lembaga Survey Indonesia (LSI) tentang perjalanan demokrasi di Indonesia yang diwawancarai oleh reporter Sayangi.com, Nur Fitriana.

Menurut anda, sejauh mana sebenarnya demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia?

Ada dua aspek demokrasi, tinjauan prosedural dan tinjauan substansial. Nah dimana-mana, pengertian demokrasi by definition artinya prosedural. Artinya, harus ada prosedur demokrasi yang harus dijalankan oleh suatu rezim demokrasi. Yang paling jelas adalah pemilu dan kemudian ada kontestasi dan partisipasi. Itu adalah prosedur demokrasi dimana-mana. Karena itu prosedur demokrasi tak bisa diabaikan meskipun secara substansial mungkin demokrasi masih ada kelemahan. Kalau dari sisi demokrasi prosedural, sebenarnya cukup baik capaian yang sudah kita lakukan sejak 14 hingga 15 tahun pasca reformasi, kita punya pemilu yang cukup baik yang berjalan reguler setiap 5 tahun sekali. Kemudian secara prosedural ada banyak desain institusi demokrasi yang berjalan cukup cepat lebih dari yang harapkan. Termasuk ada prosedur pemilihan langsung institusi di tingkat nasional (pilpres) atau pemilihan kepala daerah yang berlangsung sejak 2005. Dari sisi prosedural cukup positiv. Karena itu ada banyak apresiasi yang diberikan oleh pihak luar terhadap proses demokratisasi dari sisi prosedural di Indonesia. Mulai dari masuknya Indonesia dalam skala negara rezim demokrasi kategori free. Jadi kalau kita baca indeks freedom house, Indonesia adalah satu-satunya negara demokrasi muslim yang selevel dengan negara-negara demokrasi yang sudah maju pada umumnya.

Lantas bagaimana dengan demokrasi yang diterapkan di Indonesia ditinjau dari aspek yang substansial?

Kalau kita lihat dari sisi substansial, masih banyak kelemahan. Terutama jika kita menguji demokrasi indonesia dari tinjauan yang dilihat dari sisi kualitatif seperti indeks partisipasi aktif warga ataupun efektifitas pemerintahan. Dari tinjauan substansial masih banyak yang harus ditingkatkan. Dan ini pula yang menyebabkan demokrasi Indonesia menurut indeks intelegen unit, masih kalah jauh dibanding Timor Leste, dari 167 negara yang disurvey, kita berada di urutan ke 59 sementara Timor Leste menempati urutan ke 42. Kita kalah jauh dengan Timor Leste. Sama Thailand dan Papua Nugini juga kalah.

Termasuk juga kualitas dan kuantitas pemilih?

Tentu saja, pemilih punya kontribusi. Kalau misalnya pemilih tidak cukup punya partisipasi secara elektoral maupun non elektoral, kualitas pemilu juga kita ragukan. Misalnya, selama 3 pemilu terakhir, pemilih kita yang mengikuti pemilihan umum mengalami penurunan dari 92,7 persen di tahun 1999 dan terakhir menjadi 70,9 persen. Dalam tiga kali Pemilu kita mengalami penurunan 22 hingga 23 persen. Dan ini terlalu cepat proses penurunan partisipasi pemilih dalam ranah elektoral. Belum lagi kalau dilihat dalam sisi kualitasnya. Jadi pilihan pemilih kita dalam demokrasi elektoral tidak terlalu baik. Kalau kita lihat dari beberapa survey, banyak survey yang menunjukkan bahwa partisipasi pemilih kita banyak dari masyarakat kelas menengah kebawah sementara kelas menengah ke atasnya apatis bahkan cenderung tidak menggunakan hak pilihnya. Padahal kelas menengah atas kemampuan evaluasinya lebih positif, kalau mereka tidak menggunakan haknya, sementara pemilu kita didominasi dengan kalangan menengah kebawah, tentu yang terjadi adalah partisipasi yang didominasi oleh kelas yang rentan terhadap money politics. Dan ini yang menyebabkan kualitas hasil pemilu kita tidak cukup positif. Karena hanya didominasi oleh mereka yang mau menggunakan haknya kalau ada faktor uang yang berbicara.

Jika dibandingkan dengan demokrasi yang berjalan di era pemerintahan Indonesia sebelumnya, sejauh mana demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan?

Sebenarnya kita punya pola yang tidak bisa disamakan dengan periode sebelumnya. Demokrasi yang dijalankan oleh Soekarno sebelum tahun 1959 cukup ideal. Jadi ada proses demokratisasi meskipun cenderung parlementer namun ideal dalam artian kelompok civil society cukup punya suara bebas, partai politik juga tidak direpresi dengan otoritarian kemudian masa itu berakhir sampai kemudian Soekarno memunculkan dekrit tahun 1959 jadi selesai itu. Pada masa Soeharto tidak ada yang kita idealkan sama sekali, karena itu tidak ada demokrasi, itu kamuflase demokrasi. Kita tidak perlu merujuk pada pengalaman masa lalu yang kelam, tetapi kita cari demokrasi dari sisi historis yang bisa kita lanjutkan, tetapi disaat yang sama kita harus mencari satu bentuk demokrasi yang cocok dengan diri kita tanpa menghilangkan substansi demokrasi secara umum.

Lantas, apa demokrasi yang cocok untuk diterapkan di negara kita?

Sebenarnya ada banyak yang bisa kita lakukan dengan mengambil substansi demokrasi tanpa mencerabut akar budaya kita. Misalnya, kita lihat ke belakang, kita punya modal sosial gotong royong, kita juga punya modal sosial berkompetisi tanpa harus saling mematikan dan yang paling penting adalah desain institusi yang sudah berjalan itu bisa kita perbaiki tanpa harus menghilangkan 14 sampai 15 tahun upaya dan capaian yang sudah kita lakukan. Misalnya, kecarutmarutan terkait dengan desain institusi prosedural itu kan bisa dilakukan dengan election engineering, dengan melakukan pemilu yang dilakukan secara serentak dan efektif.

Misalnya seperti apa?

Misalnya ada desain institusi, dimana pemilihan hanya dibedakan menjadi 2, tingkat nasional dan lokal. Pemilihan DPR, DPD, Presiden di nasional dijadikan satu. Pemilunya berbeda, tetapi satu waktu. Sementara pemilihan DPRD I dan II, pemilukada disatukan. Itu satu usulan terkait dengan penyeragaman desain institusi agar pemilu kita lebih efektif. Nah ada lagi usulan selain yang pertama tadi, dimana pemilihan eksekutif dilakukan bebarengan, jadi pemilihan presiden, walikota, gubernur itu dijadikan satu. Sementara pemilihan legislatif di waktu yang lain. Itu bisa memurahkan sistem politik kita dan saat yang sama bisa membuat satu harmonisasi antara eksekutif dan legislatif. Termasuk jika kita ingin membuat sistem politik kita lebih murah, kenapa tidak kita membuat pembatasan dana kampanye? Jadi dana politik dibatasi, untuk memberikan peluang pada calon yang tidak memiliki dana politik kuat tetapi memiliki gagasan dan visi yang besar. Kalau misalnya ada batasan dana kampanye tentu akan memberikan satu arena pertarungan politik yang berimbang, jadi tidak didominasi dengan mereka yang punya modal kapital besar. Jadi ada banyak hal dalam ilmu politik yang yang bisa kita lakukan untuk memurahkan dan mempertanggungjawabkan demokrasi yang kita lakukan tanpa harus membuang capaian yang harus kita lakukan selama demokrasi berjalan di era reformasi.

Jadi, apakah sistem demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia sudah tepat?

Sebenarnya sistem demokrasi kita sudah tepat. Ini bukan hanya menurut saya, tetapi ada banyak para sarjana kelas raksasa di dunia yang mengapresiasi yang sudah kita lakukan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi seperti indeks freedom house, indeks intelegen unit, dan lembaga multirateral yang memberikan apresiasi luar biasa. Jadi kalau kita membaca jurnal-jurnal internasional, hampir tak pernah terpikirkan oleh kita bahwa Indonesia mengalami proses kemajuan demokrasi sejauh ini. Bahwa ada kelemahan disana-sini itu iya. Tetapi bukan berarti kelemahan itu kita buang kemudian kita kembali membalik jarum jam sejarah mulai dari nol lagi. Kita tinggal mengidentifikasi mana yang kurang untuk diperbaiki, tetapi proses substansi demokrasi yang sudah tepat ini tinggal kita lanjutkan dengan memperbaiki apa yang kurang tadi.

Kalau konsepsi demokrasi yang harus dilakukan pemerintah sekarang agar dapat mencapai sistem demokrasi yang lebih baik menurut anda seperti apa?

Kepuasan terhadap demokrasi itu ukurannya banyak. Ada lima ukuran untuk menilai rezim demokrasi itu sudah pas atau tidak. Sejauh mana parameter menilai demokrasi itu pas atau tidak menurut kita sebagai bangsa. Pertama adalah menilai demokrasi dari sisi norma. Kalau ditanyakan ke responden, setuju atau tidak demokrasi sebagai sistem terbaik atau best government? Jawabannya, sebagian besar orang setuju dengan demokrasi sebagai sistem norma. Sebanyak 70 bahkan 80 persen orang setuju. Ini menurut survey yang kita lakukan di seluruh populasi yang ada di Indonesia. Kemudian yang kita tanyakan yang kedua adalah, pengukuran kepuasan responden terhadap demokrasi secara empirik. Jadi kita menilai puas atau tidak masyarakat terhadap praktek demokrasi, nah ini mulai turun prosentasenya. Jadi kalau kita melihat kepuasan masyarakat melihat demokrasi dari sisi norma atau tata nilai, prosentasenya tinggi sekali, sementara jika kita melihat kepuasan demokrasi dari sisi empirik atau praktek demokrasi itu, kepuasannya cuma 50 persen. Sementara yang ketiga adalah mempertanyakan kepuasan mereka terhadap institusi demokrasi. Insitusi demokrasi ini adalah partai politik, DPR, kemudian yudikatif dan seterusnya. Disini lebih rendah lagi yang puas. Paling hanya 27 hingga 30 persen. Makin lama makin turun kalau sudah masuk ke hal-hal yang bersifat empirik. Yang keempat, puas atau tidak puas kalau kita menilai dari sisi kinerja pemerintahan, nah ini agak naik sedikit tetapi tetap lebih rendah dibanding jika kita melihat demokrasi sebagai tata nilai. Sementara yang terakhir, kita menilai dari political community, dimana responden diminta melihat bahwa rezim demokrasi tidak bisa diterapkan jika tidak ada wadahnya. Wadahnya adalah nation state, nation state adalah negara bangsa. Mengukurnya adalah, orang mau atau tidak memperjuangkan negara bangsa jika diserang oleh pihak luar, disini prosentasenya menjadi tinggi lagi. Jadi kalau kita lihat dari 5 parameter ini 2 aspek yang terdiri dari demokrasi sebagai norma dan political community nilainya tinggi, sementara aspek yang bersifat empirik itu rendah.

Langkah konkrit apa yang bisa kita lakukan sebagaimana anda sebut dalam membuat perbaikan-perbaikan demokrasi?

Seperti yang tadi saya bilang, kita tinggal memperbaiki apa yang membuat demokrasi kita masih rendah terutama insitusi politik, partai politik, pemerintah, DPR, dan ini kita bisa perbaiki tanpa harus mengubah tatanan demokrasi yang sudah capek-capek kita perjuangkan. Kita tinggal memperbaiki insitusi partai politiknya, institusi demokrasinya, kemudian kompatibilitas antara pemerintahan dengan pemilunya, kemudian sistem kepartaian dengan sistem pemerintahannya. Dengan memperbaiki saling carut marutnya institusi legislatif, eksekutif dan yudikatif kita bisa mendapatkan berkahnya demokrasi. (FIT)