Ali Masykur Musa : Demokrasi Kita Kehilangan Moralitas

Foto : Sayangi.com Emil

Jakarta, Sayangi.com  – Perjalanan 68 tahun proklamasi di Indonesia, terutama pasca reformasi, hanya melahirkan politisi yang tidak memiliki moral. Akibatnya, kehidupan bernegara kita sekedar formalitas semata, dan prosedural. Tidak ada lagi check and balance antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Demikian disampaikan oleh Ali Masykur Musa, auditor negara, dan juga Ketum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) dalam diskusi “Refreksi 68 Tahun Proklamasi: Arah Demokrasi Indonesia dan Peta Jalan Pembangunan Berkeadilan” oleh Perhimpunan Gerakan Keadilan di Jakarta, Jumat (2/8/2013).

“Politisi yang tidak bermoral itu lantas berkoalasi dengan pengusaha hitam, sehingga muncul kebijakan ekonomi dan politik yang tidak pro rakyat. Uang bisa membeli segalanya di Indonesia. Bisa membeli suara, membeli dukungan parpol, dan bisa membeli nomer urut caleg,” ujar mantan politisi PKB itu.

Demokratisasi di Indonesia yang sedang memasuki masa transisi, lanjutnya, banyak mengalami kendala, terutama di bidang politik. Di mana munculnya monopolitik demokrasi dan politik dinasti atau istilahnya Anak Menantu Paman Ipar atau AMPI.

“Dulu zaman Pak Harto kita mengkritik keras politik dinasti orde baru, tapi sekarang ini muncul kembali secara terang-terangan di banyak daerah dan di hampir semua parpol. Politisi dan pejabat publik tidak lagi peduli dengan kepatutan politik, tapi yang penting asal punya uang bisa membeli suara, membeli dukungan parpol dan membeli nomer urut caleg,” ujar Ali Masykur Musa, anggota BPK, dan juga Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU).

Selain itu, lanjut Ali, munculnya kongkalingkong antara pengusaha dan penguasa. Misalnya seperti kasus Nazaruddin, mantan Bendahara Umum, DPP Partai Demokrat.

Bahkan anggota BPK itu menyebut, hampir semua pejabat negara ataupun petinggi parpol di Indonesia memiliki saham usaha perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Yang itu semua hasil kongkalingkong dengan pengusaha. Akibatnya, semua keputusan politik pasti “disetir” untuk kepentingan kapitalis.

“Contoh aktualnya adalah keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi, yang jelas-jelas desakan kapitalis asing dan juga mafia perdagangan minyak kepada pemerintah. Yang jelas-jelas diuntungkan dari
kebijakan BBM ini bukan rakyat, tapi hanya segelintir orang saja,” ujar dia.

Di bidang kedaulatan ekonomi, mantan politisi PKB itu memiliki dokumen, yang berisi 65 persen usaha perkebunan kelapa sawit dan pertambangan di Indonesia, dimiliki oleh pengusaha asing. “Pertumbuhan ekonomi kita yang tinggi yakni, 6,2 persen itu, tidak dinikmati oleh masyarakat rakyat kita. Kue kemakmuran ekonomi tetap saja dinikmati oleh kapitalis yang berkolaborasi dengan politisi,” ujar Ali Masykur.

“Setiap hari masuk dana kapitalis dunia ke Indonesia, lewat pasar modal dan pasar uang, yang nilainya sangat besar, bisa triliun rupiah. Itu yang disebut hot money. Dana yang masuk pagi dan keluar sore hari. Tapi tidak terjadi kedaulatan ekonomi,sehingga membuat sebagian besar penduduk kita masih saja miskin” tambah Ketua Umum Keluarga Alumni Univ Jember (KAUJE) periode 2008-2013.

Ali mengajak semua elit politik, generasi muda dan aktivis pro demokratis, untuk sama-sama menata sistem politik di Indonesia. Menata hubungan antara politisi dengan pengusaha. Membuat sistem politik yang memiliki haluan yang jelas, berkeadilan, mandiri, dan tentunya pro kepentingan rakyat. “Bukan seperti sekarang ini, yang jelas-jelas menguntungkan kaum kapitalis dan elit politik,” pungkas Ali Masykur. (MARD)