Ketum PB HMI: Tanpa Pancasila Demokrasi Kita Tak Mungkin Mencapai Keadilan

Foto. Sayangi.com

Jakarta, Sayangi.com – Krisis multi dimensi datang silih berganti di negeri ini. Namun belum ada upaya dan tindakan konkrit untuk memperbaiki atau bagaimana mengeluarkan bangsa ini dari krisis multi dimensi yang membuat rakyat semakin terhimpit tersebut.

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Masiswa Islam (PB HMI), M. Arif Rosyid mengajak kepada semua mengurai kembali persoalan-persoalan yang ada di negeri ini dengan mengacu pada Pancasila sebagai ideologi dan acuan dalam merumuskan Indonesia ke arah yang lebih baik.

“Benar kondisi (negera) hari ini memang jauh dari ekspektasi yang kita bangun. Tapi selalu ada harapan ketika kita mau mudahmengurai persoalan-persoalan mulai dari sekarang, mudah-muhdahan masa depan kita akan menjadi lebih baik,” kata Arif ketika menanggapi para pembicara pada acara diskusi Refleksi 68 Tahun Proklamasi yang bertajuk “Refleksi 68 tahun Proklamasi: Arah Demokrasi Indonesia, Peta Jalan Pembangunan Berkeadilan,”.

Pembicara pada dikskusi yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Gerakan Keadlan (PGK) ini adalah Wakil Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin, Anggota BPK Ali Masykur Musa, Pengamat Politik Burhanuddin sebagai Pembicara dan Ketua Umum PGK Bursah Zarnubi.

Menurut Arief, Pancasila harus menjadi acuan dan pegangan dalam menentukan serta merumuskan masa depan negeri yang kaya dengan sumber daya alam ini. Tanpa pancasila, menurut Arif, cita-cita kesejahteraan dan keadilan tidak akan terwujud.

“Saya kira dalam Pencasila sudah sangat jelas dan sistematis mulai dari persoalan Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permusyawaratan sampai akhirnya keadilan. Nah kalau syarat-syarat ke empat ini tidak terpenuhi, maka mustahil keadialan akan terwujud,” tegasnya.

Selain itu, kata Arif, demokrasi yang dijalankan selama ini ternyata belum maksimal. Hal itu misalnya tampak dari tidak terwujudnya keadilan dan kesejahteraan. Rakyat hanya dijadikan topeng belaka dari sistem demokrasi itu sendiri padahal rakyat merupakan pemegang kedaulatan dari proses demokrasi.

“Kita sebagai civil society, haru bergerak, meskipun harus pula disadari kekuatan kita tidak bakal signifikan mengubah bangsa ini, tapi keyakinan kami ketika kita memulai dari hal-hal kecil yang berdampak langsung pada rakyat maka kita menjadi salah satu pilar yang akan mendorong terwujudnya demokrasi yang subtantif itu,” tutup Arief. (VAL)