Aziz Syamsuddin: Menegakkan Keadilan Perlu Pemimpin Tegas dan Berani

Foto: Sayangi.com/Emil Ondo

Politisi Partai Golkar Aziz Syamsuddin memandang penting peran pemimpin dalam membawa bangsa Indonesia pada semangat yang menjiwai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Politisi muda yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini juga mendorong diterapkannya demokrasi yang sesuai dengan kultur dan geopolitik Indonesia. Demikian kesimpulan wawancara singkat antara wartawan Sayangi.com, Harris Sitorus, dengan Aziz Syamsuddin di kantor Sayangi.com, Tebet Timur, Jakarta Selatan, Jumat (2/8). Berikut petikan wawancaranya.

Apa yang menjadi refleksi penting 68 tahun kemerdekaan RI?

Sebagaimana banyak diperbincangkan, banyak hal-hal yang diharapkan dari tujuan awal pendirian Republik tidak tercapai. Ke depan, kita harus harus berani membuka mana-mana yang tidak sesuai. Sistem demokrasinya, cara melakukan demokrasinya harus diubah. Contohnya bagaimana membatasi seseorang memiliki media,.supaya tidak seolah-olah menggiring. Juga bagaimana transparansi partai politik. Menurut saya hal-hal itu perlu kita antisipasi agar kita jangan terlena.

Negara-negara lain mengatakan kita ini negara demokrasi yang paling sempurna. Tapi pada dasarnya tidak menghasilkan apa-apa bagi anak bangsa. Justru pola-pola seperti di Indonesia sudah ditinggalkan negara lain. Ini perlu dikritisi.

Yang tidak menghasilkan itu apanya?

Ya tidak dirasakan oleh masyarakat. Demokrasi kita yang sangat bebas ini ternyata tidak punya korelasi positif dengan kesejahteraan dan distribusi pendapatan. Buktinya kan masyarakat berharap ada keadilan, pemerataan pembangunan, peningkatan infrastruktur di daerah terpencil, dan lain-lain. Sekarang konsesi tambang, minyak dan perkebunan 65 persen dimiliki atau dikuasai orang asing. Sementara dalam UUD 1945 diamanatkan bahwa yang sektor ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya  untuk kemakmuran rakyat.

Apa problem mendasar yang menyebabkan hal tersebut?

Problemnya kepemimpinan. Harusnya pemimpin kita lebih tegas dan berani.

Apa pemimpin sekarang kurang tegas?

Ya kita lihat bersama-samalah. Parameternya kan bagaimana tingkat kebutuhan dan keinginan. Yang diinginkan masyarakat kita dekatkan dengan realitas.

Bagaimana dengan pandangan bahwa pengelolaan negara merupakan kombinasi antara kepemimpinan politik yang didukung sistem yang baik serta partisipasi publik?

Partisipasi publik itu dengan sendirinya akan muncul kalau rakyat respek atau hormat kepada pemimpinnya, atau kepada institusi politik yang ada. Kalau pemimpinnya tidak adil, atau lembaga politik yang ada tidak dipercaya rakyat, sulit diharapkan muncul partisipasi publik. Sekarang begini. Siapa yang mengatakan bahwa sistem kerajaan tidak baik. Ternyata, kerajaan atau monarki di negara-negara Eropa berjalan dengan baik. Rakyatnya juga makmur. Belgia, Belanda, Inggris, dan lain-lain.

Tapi di sana ditopang juga dengan sistem demokrasi yang baik. Parlemen di sana juga aktif.

Parlemen di sana itu justru merangkap juga sebagai eksekutif. Bukan parlemen an sich dia. Ini kan kadang-kadang kita hanya melihat orang terus kita terapkan di sini. Padahal tidak cocok dengan budaya dan kultur serta geografis kita. Jadi kita harus buat sesuai keinginan geografis dan kebutuhan bangsa kita. Contoh, kita mau menerapkan pilkada langsung. Bagaimana kalau geografis kita begitu banyak. Begitu luas. Pulau-pulau kita banyak yang terpencil. Kan susah? Belum lagi soal kultur dan lain sebagainya.

Nah, yang perlu kita kritisi sekarang untuk antisipasi. Bagaimana sumber daya alam kita baik perkebunan, minyak, gas, nikel, timah dan lain sebagainya sekarang dibuat regulasi. Supaya tidak lagi dikuasai oleh asing. Ini sekarang seolah-olah punya kita tapi sebenarnya secara powernya bukan di kita.

Kecenderungan global yang terjadi sekarang adalah perdagangan bebas, menghapuskan sekat-sekat antar bangsa. Indonesia juga menjadi anggota organisasi perdagangan dunia (WTO). Bagaimana pandangan Anda?

Sebenarnya sih bagus kalau pengusaha-pengusaha kita bisa bersaing serta struktur ekonomi kita mikro dan makro juga kuat. Kalau struktur mikro ekonomi kita tidak kuat alhasil perusahaan-perusahaan kita ini secara saham di belakangnya dikuasai oleh asing.