Pengamat: Demokrasi Telah Berubah Jadi “Moneykrasi”

Foto: Sayangi.com/Emil Ondo

Jakarta, Sayangi.com – Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, demokrasi di Indonesia saat ini sudah berubah wujud menjadi “moneykrasi”. Hal ini disebabkan mahalnya ongkos politik di Indonesia yang terjadi karena aturan main yang terdapat dalam Undang-Undang (UU) Partai Politik dan UU Pemilu.

Aturan main itu kata dia, terjadi karena kesalahan legislatif dan eksekutif dalam memformulasikan kedua UU tersebut. Dalam pembahasan UU itu, UU Parpol dibahas terlebih dahulu, sebelum UU Pemilu. Itu pula kata dia, yang kemudian menyebabkan mahalnya ongkos politik.

“Idealnya kan UU Pemilu dulu yang dibahas, baru UU Parpol. Nah, masalahnya, kesalahan elit kita, selalu jelang Pemilu UU tersebut dirombak. Saya menyebutnya, UU ‘Kondom’ yang hanya sekali pakai,” kata Burhanuddin dalam diskusi yang digelar DPP Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK) di Sekretariat DPP PGK dan Kantor Redaksi Sayangi.com, di Jalan Tebet Dalam Timur Raya, Jakarta Selatan, Jumat (2/8/2013).

Burhanuddin melihat hal itu telah menjadikan praktik demokrasi tidak sehat. Jika pemilunya saja ada lima kali dalam lima tahun, jumlah parpolnya menjadi banyak, sehingga logistik politik pun ikut menjadi mahal.

“Demokrasi kalau tidak berhati-hati mempraktikkannya pasca-Reformasi, maka yang ada adalah ‘moneykrasi’. Ini bahaya jika pemerintahan sudah berdasarkan uang atau oligarki,” jelas dia.

Dia menambahkan, banyak elit politik saat ini telah menjadi pemodal media. Jika demokrasi sudah menjelma menjadi “mediakrasi”, maka demokrasi telah dikotori dengan praktik uang.

Nah, bahayanya lagi, gabungan keduanya, ‘moneykrasi’ dan ‘mediakrasi’ hanya akan melahirkan pemerintahan yang di-drive segelintir elit dan berduit,” ungkapnya.

Dia juga menyoroti soal Calon Legislatif yang sebenarnya potensial, namun tidak terpilih dalam pencalonan karena tidak kuat secara finansial. Padahal, ia memiliki karir aktivis di ranah politik. Sementara di sisi lain, banyak pengusaha yang ujug-ujug masuk, karirnya langsung ‘mapan’. Menurut Burhanuddin, hal ini terjadi karena sistem meritokrasi di partai politik telah mati suri.

“Karena iklim transaksional leadership di parpol, maka yang ada hanya deal-deal berdasarkan money politics. Cara paling sederhana, parpol enggak usah banyak-banyak. Kalau parpol sedikit, akan ada diferensiasi ideologi. Kalau partai banyak, akan tercipta kanibal politik,” urai peneliti senior Lembaga Survei Indonesia itu.

Burhanuddin menuturkan, politisi yang memiliki background aktivis dan tidak mempunyai logistik tak akan bisa masuk dalam sistem politik yang mahal.

“Di Amerika pertarungannya soal program, bukan duit. Kapitalisnya, juga adu program. Jadi pertarungannya bukan lagi transaksi modal, tapi transaksi gagasan,” tandasnya. (MI)