Pakar Hukum: UU Tidak Mengenal Penundaan Pilkada Karena Anggaran

Foto: Ant

Jakarta, Sayangi.com – Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Saldi Isra mengkritisi kemungkinan pengunduran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Lampung. Menurut Saldi, tidak ada aturan perundang-undangan yang membolehkan pengunduran UU, apalagi hanya karena tidak adanya anggaran.

“UU kita tidak dikenal menunda pelaksanaan Pilkada karena tidak ada anggaran,” kata Saldi Isra’ di Jakarta, Jumat (2/8/2013).

Selain itu menurut Saldi, sistem perundang-undangan juga tidak mengenal pelaksanaan Pilkada yang diundur melampaui masa jabatan. Pelaksanaannya paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan kepala daerah selesai.

“Yang ada (dalam UU, red) adalah pilkada boleh dimajukan,” jelas dia.

Ia mencontohkan Pilkada Kota Pekanbaru. Saat itu kata, Pelaksana Tugas Wali Kota tidak mau melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pilkada sesuai putusan MK, karena ketiadaan anggaran. Namun akhirnya dilaksanakan karena adanya ancaman dari MK.

“Mungkin hal yang sama perlu dilakukan pemerintah terhadap Gubernur Lampung sehingga dia mau menganggarkan dalam APBDP nanti.”
Sebelumnya, Genta Pemuda Institute menggelar diskusi menyikapi anggaran Pilkada Lampung yang tidak tercantum dalam APBN 2013. Tak ayal, banyak pihak mempertanyakan hal tersebut, termasuk dari Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Dalam kesempatan itu, Ferry mendesak agar Pemerintah Daerah dan DPRD Lampung segera menyelesaikan masalah anggaran terkait Pemilihan Gubernur Lampung. Ferry meminta agar persoalan anggaran ini tidak dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Lampung.
Menurut Ferry, dalam Pilgub tetap tidak dianggarkan, ada konsekuensi hukum, karena dalam UU itu jelas bahwa Pemilukada itu harus dilaksanakan selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.

“Untuk 2014 ini karena ada Pemilu Nasional, maka Pilkada 2014 harus dilaksanakan pada 2013,” jelas Ferry.

Berita Terkait

BAGIKAN