Korupsi Politik Susah Dibasmi, Karena Bersumber dari Politisi Itu Sendiri

Foto: dpd.go.id

Jakarta, Sayangi.com – Korupsi politik menjadi ‘hantu’ paling menakutkan saat ini. Ia sulit diberantas, karena sumber kejahatan ‘kerah putih’ ini bermula dari kebijakan yang diatur oleh para politisi itu sendiri, baik di eksekutif maupun eksekutif.

Di badan legislatif, sebut saja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) misalnya, kewenangan mereka yang sangat dominan dalam menentukan anggaran, membuat celah adanya praktik korupsi politik sangat besar. Sementara, eksekutif yang juga menjadi pembuat kebijakan, pada akhirnya harus ‘bermain mata’ dengan DPR untuk mengamankan anggaran. Celakanya, oknum calo anggaran adalah juga orang partai politik (Parpol) yang Kementeriannya dipimpin elit parpol tertentu.

Demikian disampaikan Abdullah Dahlan, peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW). “Korupsi banyak disebabkan oleh tidak adanya akuntabilitas dalam institusi publik. Secara teoretis, korupsi itu disebabkan oleh minimnya akuntabilitas publik, ketika di saat yang bersamaan terjadi monopoli sumber daya publik dan diskresi pada penggunaan kekuasaan,” katanya ketika dihubungi Sayangi.com, Sabtu (3/8).

Hal itu sejalan dengan apa yang dikemukakan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang mengatakan, Pemerintah dan DPR harus duduk bareng untuk memperbaiki desain institusi yang matang. Indonesia, kata dia, masih belum berimajinasi membangun demokrasi tanpa Parpol. “Karena selama ini belum ada paketnya, maka membenahi Parpol adalah keniscayaan,” ujarnya.

Menurut Burhanuddin, semangat untuk membenahi Parpol masih terlihat setengah hati. Padahal, tidak akan ada reformasi Parpol tanpa reformasi pendanaan Parpol. “Rumus korupsi Klitgaard (1998), yakni C > M + D – A: Corruption (korupsi) terjadi jika ‘Monopoly’ ditambah ‘Discretion’ (kebebasan pejabat publik mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri, Red), tanpa ‘Accountability’ (akuntabilitas). Karena itu perlu dilengkapi dengan kontrol sosial, sehingga menjadi: C > M + D – A – SC,” jelas Burhanuddin.

“Jika pendanaannya dibiarkan gelap gulita, jadi korupsi. Menurut ekonom peraih Nobel bidang ekonomi yang keluar dari Bank Dunia, Joseph Stiglitz, kalau ada institusi tidak diawasi pendanaannya, pasti rente-lah yang diburunya,” tegasnya.

Burhanuddin mempertanyakan peran DPR yang tidak sigap dalam mengatur pendanaan Parpol jika memang sumber korupsi itu ada di Parpol. “Apa sengaja untuk dipelihara? Kalau ada pembatasan dana kampanye, yang rugi itu Parpol yang notabenenya ‘rumah’ anggota DPR,” imbuhnya. “Saya sudah sering dipanggil Komisi II untuk membahas Undang-Undang Paket Politik. Dan saya kira mereka sadar telah terjadi kesalah-kaprahan dalam pengelolaan parpol,” cetusnya. (MSR)