Unud: Perlu Dialog Pakar Hukum Bahas Reklamasi Teluk Benoa

Foto: Antara

Denpasar, Sayangi.com – Akademisi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Prof. Dr. Ibrahim mengusulkan supaya diadakan dialog yang menghadirkan para pakar hukum nasional untuk membahas sah tidaknya Surat Keputusan Gubernur Bali tentang reklamasi Teluk Benoa, Badung.

“Saya ingin supaya didatangkan ahli hukum, yakni Prof Bagir Manan, Jimly Assidiqqie, Mahfud MD, dan Prof Musin dari Universitas Gajah Mada dan silakan Pemerintah menambahkan ahli hukum lainnya untuk mengkaji supaya lebih jernih dalam menyelesaikan persoalan SK ini,” katanya saat menyampaikan masukan pada diskusi terkait reklamasi Teluk Benoa yang digelar Pemprov Bali di Denpasar, Sabtu (3/8).

Menurut dia, SK Gubernur Bali Nomor 2138/02-C/HK/2012 tentang Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan, dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa memiliki sejumlah kelemahan, utamanya pada bagian menimbang butir d yang mengakomodasi hasil penelitian Universitas Udayana. “Mengapa menjadikan hasil kajian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unud yang belum selesai sebagai dasar? Hal ini kami nilai tidak sah secara hukum,” ujarnya.

Tetapi supaya tidak debat kusir terus, ucap dia, hendaknya didatangkan para ahlinya karena sah tidaknya SK tersebut menjadi kunci pembuka apa langkah selanjutnya terhadap reklamasi. “Kalau dari hasil kajian para pakar hukum ternyata itu SK sah, ya silakan dilanjutkan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali Wayan “Gendo” Suardana pada acara diskusi itu mempertanyakan SK itu wujudnya sebagai izin lokasi atau izin pelaksanaan. “Kalau ini izin lokasi kenapa ada hak konsesi selama 30 tahun tercantum dalam SK? Dalam pandangan saya, ini bukan kavling sementara tetapi izin pelaksanaan? Mengapa juga banyak aturan hukum terkait dengan lingkungan tidak dimasukkan dalam konsideran?,” tanyanya.

Sedangkan Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Wisnu Bawa Tenaya menyarankan pentingnya mengumpulkan para ahli hukum untuk dilakukan dialog terbuka. “Kami ingin supaya KTT APEC aman, sehingga tolong dikaji dan digelar secara terbuka dengan mengumpulkan para ahli hukum itu,” ujarnya.

Diskusi ini dihadiri oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Wakil Ketua DPRD Bali Ketut Suwandhi dan para anggota serta berbagai komponen masyarakat yang diberikan kebebasan untuk menyampaikan masukan dan pendapat terkait rencana reklamasi Teluk Benoa. Acara dipandu oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun. (MSR/ANT)

Berita Terkait

BAGIKAN