Aktivis Petisi 28 Sesalkan KTM WTO Digelar di Indonesia

Foto: sayangi.com/Emil

Jakarta, sayangi.com – Rencana akan digelarnya pertemuan Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organitation (KTM WTO) di Indonesia menuai protes. Alasannya karena Organisasi Perdagangan Dunia itu tidak pernah menghargai dan memfasilitasi kepentingan Indonesia.

Protes ini disampaikan aktivis Petisi 28, Salamuddin Daeng menanggapi posisi Indonesia yang menjadi tuan rumah dalam acara yang akan digelar pada 3-6 Desember di Bali tersebut. Menurutnya, posisi WTO sekarang ini ibarat pedang bermata dua, tumpul terhadap negara-negara maju, akan tetapi sangat tajam dalam mematikan ekonomi negara berkembang.

“Kepentingan Indonesia terhadap negara maju seperti AS dan Eropa tidak pernah difasilitasi oleh WTO. Beda halnya kepentingan negara maju yang selalu berjalan mulus di Indonesia dengan menggunakan tangan WTO,” kata Salamuddin saat menjadi pembicara Dialog Pergerakan dan Buka Puasa Bersama di Sekretariat PB PMII, Jalan Salemba Tengah No.57A, Jakarta Pusat, Sabtu (3/7/2013).

Dalam acara bertema “ASEAN, APEC, WTO & Masa Depan Indonesia” itu hadir juga tiga pembicara lainnya, yakni Direktur Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan, Direktur Indies, Aryo, dan mantan Ketua PMII Cabang Jakarta, Dwi.

Salamuddin menilai kinerja WTO yang pilih kasih dalam menentukan kebijakan.

“Kita lihat kasus gugatan Indonesia terkait rokok kretek di AS sejak 2010. Pemerintah kita yang sebelumnya mengajukan gugatan ke Dispute Settlement Body (DSB) terkait UU AS yang melarang peredaran rokok kretek,” jelasnya.

Alasan gugatan Indonesia menurutnya, dikarenakan peraturan perundangan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act AS yang telah melakukan kebijakan diskrimanasi terhadap kretek dibanding dengan rokok menthol.

Ia kemudian memberikan empat poin sebagai permintaan kepada WTO. “Pertama, hapus segala subsidi. Kedua, tegakan hak paten. Ketiga, hilangkan segala jenis hambatan barang impor, dan keempat, liberalisasi semua jasa-jasa,” ungkapnya memaparkan.

Sementara itu, Direktur Indies Aryo yang juga juga hadir sebagai pembicara menilai kontribusi APEC terhadap Indonesia lebih efektif ketimbang WTO.

APEC sendiri akan digelar di Indonesia, yakni di Bandung pada 1-9 Oktober mendatang. Pertemuan itu mengagendakan tiga pembahasan, yaitu Trade fasilitation, agriculture, dan isu-isu kekinian.

Menurut Aryo, Indonesia merupakan ‘sasaran empuk’ dan menjadi pasar yang prospektif. Hal ini mengingat tenaga kerja Indonesia yang murah bagi negara-negara maju. Di sisi lain agenda liberalisasi dinilainya merupakan ekspansi kepentingan negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang.

“KTT APEC Oktober nanti merupakan pertemuan pemanasan untuk menyikapi agenda yang lebih luas dalam Bulan Desember seperti KTM WTO di Bali,” kata Direktur Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan, yang juga hadir dalam acara tersebut.

Dalam konteks ASEAN, Dani menambahkan jika agenda liberalisasi sebenarnya sudah dilakukan dalam wilayah regional seperti Asean Economic Comunity (AEC) 2015.

Sementara itu Dwi, mantan Ketua PMII Cabang Jakarta menambahkan jika bangsa Indonesia masih perlu banyak koreksi mengenai ekspor general mengingat impor manufaktur negara lebih rendah dari impor minyak bumi.

“Siapa yang bisa memanfaatkan globalisasi tak peduli apapun maka dia akan menang,” tandasnya. (MI)