Bupati Bogor Batal Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik

Foto: Antara

Bogor, Sayangi.com – Setelah sebelumnya memberi izin, Bupati Bogor Rachmat Yasin membatalkan izin penggunaan mobil dinas untuk mudik berlebaran sebab dilarang oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Awalnya Bupati mengizinkan penggunaan mobil dinas untuk keperluan mudik, karena ada kebijakan dari Kemendagri dan KPK izin dibatalkan,” kata Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kota Bogor, Erwin Suryana, di Bogor, Sabtu.

Erwin menyebutkan, dengan dicabutnya izin tersebut pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dilarang menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik.

Menurutnya, jika terdapat pegawai yang menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik akan dikenai saksi sesuai PP 53 tentang Disiplin Pegawai.

Sebelumnya, Bupati Bogor Rachmat Yasin sempat mempersilakan penggunaan mobil dinas untuk keperluan mudik.

Menurut Erwin, kendaraan dinas akan lebih aman dan terawat bila dibawa oleh pegawai saat mudik lebaran.

“Izin ini demi keamanan, karena kalau di letakkan di kantor-kantor selain kapasitas parkir tidak mencukup juga tidak ada yang merawatnya,” kata Erwin.

Alasan lainnya, lanjut Bupati, mobil dinas bisa digunakan pegawai dengan syarat tidak boleh mengganti pelat kendaraan serta bertanggungjawab atas segala kerusakan.

“Jumlah mobil dinas ini ada ribuan, kalau semuanya diparkirkan di kantor tentu ruangannya tidak muat. Apalagi kalau ditinggalkan mudik di rumah, siapa yang bertanggungjawab menjaganya,” kata Erwin.

Larangan penggunaan mobil dinas sudah dikeluarkan oleh Kemendagri, Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, serta KPK sejak 31 Juni 2013.

Adanya larangan tersebut, seharusnya dipatuhi oleh semua pejabat pemerintahan.

Penggunaan kendaraan dinas diatur dengan Permen PAN No 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja.

Dalam lampiran II poin 5 peraturan tersebut dinyatakan, penggunaan kendaraan dinas dibatasi hanya pada hari kerja. Dengan demikian, penggunaan mobil dinas untuk kepentingan mudik merupakan pelanggaran atas peraturan tersebut. (RH/ANT)