Menjaga Pemudik dari Eksploitasi

Foto : Antara

Tidak selamanya manusia itu rasional. Adakalanya bertindak absurd. Contohnya mudik. Bagaimana tidak? Kendati harga tiket jauh lebih mahal ketimbang hari biasa. Berdesak-desakan di stasiun. Berpanas-panas dan berjejal-jejal di jalan raya. Ritual tahunan yang dikenal oleh hampir semua peradaban manusia urban itu dilakoni dengan riang gembira.

Setiap tahun hal serupa dilakoninya. Seolah menegaskan absurditas Myth of Sisyphus karya Albert Camus (7 November 1913 – 4 Januari 1960) yang dikutuk Dewa-Dewa untuk menggelindingkan batu ke atas Gunung hanya untuk bahagia saat batu itu kembali menggelinding ke bawah. Itu lah perjuangan mudik, terkesan absurd tidak masuk akal, bersusah ria tapi itu yang justru membuatnya bahagia.

Dorongan rasa rindu kepada masa lalu : kampung halaman, kerabat, teman sepermainan, teman sekolah, kuliner khas dan lain sebagainya, membuat mudik menjadi momentum istimewa, sangat ditunggu-tunggu dan meskipun menghabiskan tabungan selama setahun bekerja di perantauan. Mudik sudah menjadi budaya, dan budaya, di berbagai belahan peradaban tidak memperhitungkan untung-rugi.

Namun, di balik ritual budaya yang menyedot berbagai sumber daya dan kesiapan supra dan infrastruktur, adakalanya pula digunakan sebagai momentum mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Harga-harga tiket beragam moda angkutan melonjak. Bahkan di Gunungkidul, angkutan lokal yang biasanya bertarif Rp 5000 bisa melonjak empat hingga lima kali lipat.

Pemerintah sesungguhnya sudah mengantisipasi gejala itu dengan menerapkan ketentuan tarif batas atas dan batas bawah. Namun ketentuan itu hanya dianggap selembar kertas tanpa makna yang ditempel di loket-loket pemberangkatan. Pun tidak ada protes selain keluhan sesaat pemudik yang merasa kantongnya dikuras tandas, toh begitu sesampai kampung halaman, semua ketidak-nyamanan itu segera dilupakannya. Semua itu dianggapnya sebagai pengorbanan.

Di sini, sejatinya pula tugas negara, dalam hal ini pemerintah yang diberi otoritas menegakkan aturan yang dibuatnya. Sebagus apapun peraturan tidak berguna, manakala masih didapati calon penumpang Kapal Ferry di Pelabuhan Merak yang merasa ditelantarkan berjam-jam tidak bisa naik ke kapal, sedangkan di sisi lain ada sekelompok orang lainnya yang entah bagaimana dengan mudah menjalankan mobilnya ke lambung kapal Ferry. Namun, kejadian-kejadian itu hanya dianggap sebagai insiden yang bersifat sementara. Sesudah itu patgulipat, kongkalingkong dan sejenisnya, berjalan seperti biasa.

Di sana, sesungguhnya, ada kerelaan berkorban yang luar biasa dari pemudik demi mencapai kampung halaman, tapi di sisi lain terbuka lebar-lebar bagi sekelompok orang, baik itu awak bus, kereta-api, kapal laut, kapal terbang, hingga ke pemilik dan agen-agen perjalanannya, melakukan praktek kapitalisme ugal-ugalan, mengeruk untung sebesar-besarnya dari kerinduan manusia atas akar masa lalunya.

Praktek kapitalisme yang ugal-ugalan, tentu saja bukan hanya dilakukan pengusaha angkutan, biro perjalanan dan termasuk calo-calonya, ada kalanya pula justru dilakukan oknum aparat yang mestinya lebih melindungi kepentingan pemudik. Ada kalanya pula awak penyeberangan yang melihat peluang diantara ribuan antrian, mengeruk keuntungan yang sesungguhnya tidak pantas mereka lakukan.

Tapi itulah peradaban, Yang (baik) dan Ying (keburukan) saling berimpit dalam aras apapun tindakan manusia, termasuk dalam perjalanan mudik. Meraih keuntungan dari suatu usaha adalah hal lumrah. Apalagi perjalanan mudik yang melibatkan puluhan atau bahkan ratusan juta manusia. Ada kalanya pula, ritual mudik dianggap sebagai panen tahunan, dan itu sah bagi siapapun pemburu laba.

Dan untuk itu pula pentingnya peran negara, dalam hal ini pemerintah yang secara konstitusi ditugaskan melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia. Untuk itu pula, peraturan-peraturan yang dibuat terkait mudik mestinya benar-benar ditegakkan. Pecat Kepala Terminal yang tidak bisa menertibkan terminalnya dari praktek Kapitalisme ugal-ugalan dalam bentuk penggelembungan tarif, aksi premanisme, dan sebagainya.

Apresiasi perlu diberikan kepada Polisi lalu lintas yang rela mengorbankan kerinduan mudiknya untuk memperlancar arus perjalanan, dan sejauh ini, tidak ada keluhan dari pemudik tentang aksi pungli, karena memang tidak pantas kiranya, di tengah perhelatan akbar mudik yang penuh pengorbanan itu, tiba-tiba ada pemerasan atas pelanggaran pengguna lalu lintas. Sejauh ini, Polisi yang menemukan pelanggaran hanya mengingatkan sambil mencarikan jalan keluar yang dihadapi pemudik. Luar biasa.

Karena mudik yang tampak absurd itu, sesungguhnya telah menjadi sifat hakiki manusia yang dibelenggu rasa rindu kepada masa-lalunya. Jadi, sesungguhnya, sangat tidak pantas bila ritual itu dianggap sebagai peluang terbuka untuk mengeruk untung sebesar-besarnya, baik itu oleh pengusaha berbagai moda angkutan, biro perjalanan, dan orang-orang yang bergerak di bidang usaha terkait mudik lainnya.

Namun, praktek kapitalisme ugal-ugalan yang “menghisap darah para pemudik itu” dari tahun ke tahun akan terus terjadi manakala pemerintahan berjalan secara auto-pilot, tanpa sedikit pun berusaha meneggakkan berlembar-lembar aturan yang dibuatnya. Dan semoga, pemerintah benar-benar ada dalam perjalanan mudik kali ini. Semoga.

Berita Terkait

BAGIKAN