Idul Fitri, Momentum Menjadi Politisi Fitri

Foto: Sayangi.com/Emil

Sayangi.com – Kita baru saja melewati hari besar umat Islam, Lebaran Fitrah atau yang dikenal Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri ini merupakan puncak petualangan spritual seorang Hamba untuk Sang Penciptanya setelah sebulan penuh ditempa dalam goa pertapaan jasmani dan rohani.

Dalam tradisi masyarakat kita secara umum, Idul Fitri lebih diidentikkan dengan suasana pulang kampung (mudik) bagi mereka yang merantau, atau juga diterjemahkan dengan suasana pakaian baru. Bahkan, di banyak pedalaman, melaksanakan Idul Fitri tanpa mengganti pakaian baru rasanya tidak afdhal bahkan tidak absah.

Tentu ini bukan pemahaman yang keliru, namun hanya kurang tepat. Idul Fitri memang identik dengan kebaruan atau pembaruan (tajdid), tapi pembaruan yang ia tuntut adalah pada aspek ruhaniyah, bukan jasadiyah. Ia meniscayakan pembaruan iman, sebagai konsekuensi logis dari fase perjalanan manusia dalam tiga etape selama Ramadhan, yakni rahmah (kasih sayang-Nya), maghfirah (pengampunan dosa), dan ‘ithqun min an-naar (penyelamatan dari api neraka).

Secara harfiah, Idul Fitri bermakna “kembali ke masa fitrah”. Ini berarti bahwa manusia kembali ke sebuah masa terbaru dalam sejarah dan pengalaman hidupnya. Manusia kembali pada situasi jiwa yang suci, murni, tanpa noda seperti saat baru dilahirkan. Filusuf John Lock mengibaratkan manusia pada fase ini dengan istilah “tabula rasa”, yakni ibarat kertas putih. Analog ini hendak menunjukkan sebuah situasi kertas yang masih kosong, jauh dari oretan-oretan tinta hitam. Artinya pada fase ini, kehidupan manusia bisa leluasa diisi dengan “content” baru, tanpa terganggu dengan content-content yang lain.

Dengan demikian, terminologi “baru” dalam idul fitri ini adalah kembalinya kita pada jiwa yang suci, bebas dari noda sekecil apapun. Kita telah kembali lagi menjadi pribadi yang fitri.

Politisi yang Fitri

Kembali ke masa fitrah (suci) merupakan hasil “panen” dari proses tapabrata selama sebulan “menanam” kebaikan dan ibadah di bulan puasa. Fitrah memanglah term umum yang bisa dimiliki siapa saja, terutama oleh shaim (orang yang berpuasa). Namun, fitrah juga menjadi term yang secara khusus berlaku bagi politisi.

Bagaimana masa fitrah bagi politisi? Sejak awal Ramadhan hingga saat ini, banyak politisi menggelar agenda seremonial seperti Buka Puasa Bersama, Sahur Bersama, hingga Halal Bihalal pasca-Idul Fitri. Hal ini sudah menjadi ‘ritual’ tahunan bagi sebagian mereka, yang tentu dengan dalih beraneka ragam, mulai dari sekadar menjalin silaturrahim hingga pada agenda-agenda politik strategis. Agenda-agenda ini bahkan tak ayal bisa menjadi pintu penyatuan agenda politik (baca: koalisi) menjelang kontestasi Pemilu dan Pilpres mendatang.

Namun hal terpenting tidak sebatas pada gegap gempita kaum politisi menyambut Ramadhan dan Idul Fitri itu. Pada tahun 2013 yang bisa disebut sebagai tahun politik ini, ada hal lain yang lebih strategis dan lebih esensial yang perlu diperhatikan, yaitu ikhtiar mereka sebagai politisi untuk kembali ke masa fitrah.

Menjadi fitri dalam konteks politik adalah mewujudkan nilai-nilai substantif dari politik itu sendiri, membawa politik ke dalam jati dirinya, yaitu sebagai alat pencipta kesejahteraan bagi rakyat. Politik, tidak semata diterjemahkan sebagaimana pandangan Harold D. Lasswell “Who get what, when, and how” atau definisi yang lebih pragmatis, “The art of possibility”. Tapi lebih dari itu, politik menyangkut “polis”-nya Plato dalam menggambarkan negara kota. Politik juga mesti dimaknai sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama sebagaimana teori klasik Aristoteles. Oleh karenanya politik tidak akan lepas dari tanggung jawab terhadap rakyat. Keberadaannya akan senantiasa berkaitan dengan kebaikan rakyat banyak.

Inilah “makna fitrah” politik, sehingga tidak heran bila disebutkan bahwa politik pada prinsipnya suci. Namun dalam pelaksanaannya, politik selalu dikaitkan dengan cara-cara yang cenderung bebas nilai, bahkan menodai nilai-nilai agama dan kemanusiaan, yang menyebabkan bergesernya makna politik menjadi sesuatu yang selalu berkonotasi kotor.

Paling tidak, inilah potret pragmatisme politik di Indonesia. Politisi-politisi Indonesia masih cenderung memaknai dan melaksanakan politik sebagai kegiatan yang semata diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Akibatnya, substansi politik, terutama partai politik sebagai lambaga formal dari aktor-aktor politik itu terciderai. Partai politik yang di antara fungsinya sebagai “contract with people” juga sulit ditemukan.

Kenapa ini terjadi? Karena politisi kita cenderung lebih mengikuti kata kekuasaan, daripada kata rakyat sebagaimana mestinya. Politisi kita cenderung ‘takluk’ pada kehendak uang daripada nilai juang berupa kesejahteraan rakyat. Politisi kita telah jauh meninggalkan fitrahnya sebagai politisi.

Oleh karenanya, momentum Idul Fitri di tahun hiruk-pikuk politik ini, sejatinya menjadi ajang perbaikan sekaligus ikhtiar untuk menjadi politisi nan fitri. Bila politisi kita sudah bisa mencapai “tangga” fitrah politik ini, penulis optimis dunia politik kita ke depan akan sarat dengan warna perbaikan bangsa, bukan drama yang hanya kaya huru-hara. Perbaikan bangsa bukan hanya bergaung dalam obral-obrol janji dan pidato semata, tapi terlaksana dalam realita. Semoga!

Berita Terkait

BAGIKAN