Terkait Patrialis, Pemerintah Siap Layani Gugatan LSM

Ilustrasi Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.com– Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan, bahwa pemerintah siap melayani gugatan sejumlah LSM terhadap keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengajukan Patrialis Akbar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi.

“Beliau memenuhi syarat apa yang disyaratkan sebagai hakim konstitusi. Yah kita layani saja gugatan itu. Tidak usah khawatir, pemerintah memiliki alasan yang kuat untuk mengangkat seseorang. Presiden kan tidak sembarangan juga,” katanya di Bogor, Senin (12/8).

Hal ini dikatakannya menangapi gugatan permohonan pembatalan Keppres No 87/P Tahun 2013 terkait pengangkatan jabatan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Djoko, proses pengajuan mantan menteri hukum dan HAM tersebut telah melalui prosedur yang tepat dan sesuai sebagai usul dari pemerintah.

Sesuai dengan konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi yang terdiri atas sembilan orang diajukan oleh tiga lembaga, Presiden, Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat. Masing-masing lembaga berhak mengajukan tiga nama.

Untuk itu, menurut Djoko, pemerintah akan melayani gugatan yang dilayangkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat terhadap keputusan Presiden tersebut.

Ia menambahkan, keberatan sejumlah LSM yang menilai tidak adanya transparansi dan pengumuman calon hakim MK ke masyarakat luas karena memang tidak ada keharusan.

“Ngga ada keharusan. Yang penting proses di internal pemerintah jalan. Kan itu wakil pemerintah, bukan wakil yang lain. Kalau MA melakukan proses, kenapa tidak dikritisi juga? Sama saja kan,” katanya.

Sementara itu, sejumlah Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri YLBHI, ICW, Indonesian Legal Roundtable, Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) FH UGM, ELSAM, dan LBH Padang menyampaikan gugatan untuk membatalkan Keppres No 87/P tahun 2013 tersebut.

Keputusan Presiden No 87/P tahun 2013 yang berisi pengangkatan Maria Indrati dan Patrialis Akbar dinilai bertentangan dengan pasal 19 dan pasal 20 ayat (1) UU no 8/2011 tentang MK.

Hal ini karena keputusan Presiden tentang pengangkatan dua hakim MK itu, dinilai tanpa melalui proses pencalonan yang transparan dan partisipatif serta pemilihan obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan karena tanpa publikasi di media massa.

Untuk itu, proses pengajuan Hakim Konstitusi periode 2013-2018 dari Presiden dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan meski prosedur seleksinya telah melalui Dewan Pertimbangan Presiden. (ANT)