Harga Komoditas Masih Tinggi, Hatta Persilakan KPPU Beraksi

Foto: Sayangi.com/Okky

Jakarta, Sayangi.com – Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyelidiki kelangkaan suplai bahan komoditas, yang menyebabkan tingginya harga, termasuk bawang merah dan daging sapi di beberapa daerah.

“KPPU akan menyelidiki apakah ada permainan, silahkan, karena itu adalah tugasnya KPPU,” ujarnya di Jakarta, Selasa. Hatta mengaku heran harga komoditas, seperti daging sapi, masih relatif tinggi yang diduga akibat permainan kartel, padahal pemerintah telah memberikan perizinan impor untuk menambah suplai pasokan.

“Kalau mendengar ucapan-ucapan atau spekulasi berkembang, ada yang suplainya sedikit, atau ditahan. Tapi itu kan rumor, KPPU lah yang punya tugas menyelidiki itu,” ujarnya. Hatta mengatakan telah melakukan koordinasi dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian untuk menjaga suplai bahan pangan dan menurunkan harga yang saat ini masih tergolong tinggi.

“Saya minta harga segera diturunkan. Saya telah meminta kepada Menteri Perdagangan untuk mengambil aksi dan barusan berbicara dengan Menteri Pertanian terkait suplai,” katanya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah meminta KPPU agar mengembangkan penyelidikan terkait tata niaga komoditas seperti bawang putih, gula komsumsi dan rafinasi, hortikultura, daging sapi dan ayam. “Kami menaruh harapan kepada KPPU karena lembaga ini satu-satunya di Indonesia yang dapat membongkar praktik kecurangan bisnis,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur.

Menurut Natsir, tata niaga komoditas perlu ditinjau ulang karena tidak seimbangnya antara suplai dan permintaan, sehingga penuh dengan dugaan spekulasi dan kartel dari pelaku tertentu. “Perlu ditata ulang manajemen pangan nasional mulai dari produksi, distribusi, dan perdagangannya,” ujarnya.

Ia menambahkan logistik pangan, juga diperlukan di setiap daerah dan pemerintah pusat jangan hanya memberikan tugas pengawasan, namun juga memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk pengadaan pangan. “Sudah saatnya kebijakan semacam ini dibagi ke daerah, karena pemerintah daerah juga bagian pemerintah,” kata Natsir. (MSR/ANT)