Mogok Nasional Buruh Ditunda ….

Foto: Sayangi.com/Nurfahmi Budi Prasetyo

Jakarta, Sayangi.com – Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono menyatakan akan mempelajari usulan Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) terkait Jaminan Kesehatan (Jamkes) buruh yang diatur dalam Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS).

“Program Jamkes dilakukan bertahap tetapi tidak boleh melanggar undang-undang. Untuk itu, usulan KAJS akan dipelajari kembali,” jelasnya di Jakarta, Selasa (13/8).

Agung menambahkan, saat ini sedang dicari formulasi untuk mengintegrasikan peserta BPJS kesehatan dengan Jaminan Kesehatan Daerah sehingga Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 100 juta orang. “Nantinya buruh ikut iuran, tapi akan diformulasikan kapan, berapa jumlah iuran, dan bagaimana road map iurannya. Karena revisi Peraturan Presiden (PerPres) 12/2013 sedang didiskusikan,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekjen KAJS Said Iqbal mengatakan, dengan dipertimbangkannya usulan dari KAJS maka aksi mogok nasional yang sejatinya akan diberlangsungkan usai Lebaran ditunda.

Sebelumnya diberitakan, KAJS menolak keputusan pemerintah yang dipimpin Wakil Presiden Budiono tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 19 ribu per orang untuk 86,4 juta orang. Karena itu, KAJS yang juga tergabung dalam KSPI akan mengancam mogok nasional.

Sekjen KAJS sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menegaskan nilai iuran Rp 19 ribu itu menunjukkan inkonsistensi pemerintah yang pada saat bersamaan menetapkan iuran jaminan kesehatan untuk buruh dan pengusaha sebesar 5 persen dari upah yaitu kira-kira sebesar Rp 60 ribu per orang (memakai UMP Jabodetabek).

Diketahui, setelah bertemu dengan Menkokesra Agung Laksono, KAJS menyatakan sikap; Pertama, bahwa 1 Januari 2014 seluruh rakyat wajib dapat Jamkes dan tidak boleh satu orangpun rakyat ditolak berobat di RS dikarenakan tidak punya biaya.

Kedua, penerima PBI sejumlah 156 juta orang dengan iuran cukup Rp 15000 per orang, yaitu berasal dari 96,7 juta orang miskin plus Jamkesda terintegrasi ke Badan Penjamin Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan plus guru honor, buruh upah minim, pembantu rumah tangga, petani dan nelayan.

Kemudian, Ketiga, sampai 2015 iuran buruh untuk Jamkes sesuai UU No.3/1992 tetap dibayar pengusaha dengan batas upah dua Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan baru kemudian setelah 2015, buruh membayar 0,1%. Keempat, manfaat Jamkes untuk seluruh penyakit, biaya tidak terbatas dan dicover seumur hidup. (HST)