Hanura: Presiden SBY Salah Tafsirkan Kewenangan

Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.com – Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding menyesalkan tindakan Presiden SBY yang mengangkat Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi secara sepihak. Hal itu, menurut politisi Hanura, merupakan kesalahan Presiden dalam menafsirkan kewenangannya.

“Ini seakan-akan pengangkatan Patrialis Akbar adalah hak prerogratif presiden, sama seperti dia mengangkat menteri sebagai pembantunya. Padahal itu salah,” ujarnya saat dihubungi Sayangi.com, Selasa (13/8).

Menurut politisi asal Sulawesi Selatan ini, seharusnya ketika mengangkat Hakim MK, presiden harus melalui tahapan seleksi terlebih dahulu. “Seharusnya dilakukan melalui mekanisme seleksi, apakah melalui Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) atau lainnya, supaya jelas proses mekanismenya, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Selain itu, Ketua DPP Hanura ini juga menyesalkan tidak adanya peraturan turunan sebagai penjabaran atas Pasal 19 UU Nomor 8/2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur, bahwa pencalonan Hakim Konstitusi harus dilaksanakan secara transparan dan aspiratif.

“Bunyi Pasal UU itu seharusnya ada aturan baku yang jelas mengenai mekanisme, prosedurnya tentang pengangkatan Hakim MK oleh pemerintah,” tandasnya.

Sebelumnya, gabungan LSM yang menamakan dirinya Koalisi Penyelamatan MK telah menyomasi Presiden atas Keputusan Presiden (Keppres) No 87/P tahun 2013 tentang Pengangkatan Patrialis Akbar sebagai Hakim MK ke PTUN, karena diduga melanggar Pasal 15, 18, 19, 20 dan 25 UU MK, di mana bahwa pengangkatan Hakim MK harus melalui proses seleksi di DPR.

Tak hanya itu, mereka juga menduga hal tersebut melanggar beberapa UU lainnya, seperti UU No 28/1999 Tentang Penyelanggaraan Negara yang Bersih Bebas dari KKN, UU No 39/1999 Tentang HAM, dan UU No 5/1986 Juncto No 51/2009 Tentang PTUN. Karena itu, mereka berasumsi, bahwa pengangkatan mantan politisi PAN itu sebagai Hakim MK wujud pemerintah ingin ‘berkuasa’ di level konstitusi. Pasalnya, MK kerap mengeluarkan putusan substansial yang bersifat final.

Diketahui, Presiden SBY menunjuk Patrialis Akbar sebagai Hakim MK menggantikan Achmad Sodiki yang pensiun. Selain itu, SBY juga memperpanjang masa jabatan Maria Farida Indrati sebagai Hakim Kontitusi periode kedua 2013-2018. (MSR)