Aksi Masa Empatlawang: Tolak Pelantikan Budi Antoni-Syahril

Foto: sayangi.com/Bara Ilyasa

Palembang, Sayangi.com – Forum Pejuang Masyarakat Empatlawang meminta Gubernur Sumatera Selatan agar tidak melantik H. Budi Antoni Aljufri dan H. Syahril Hanafiah (BERHASIL) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Empatlawang.

Menurut Aprianto, Koordinator Aksi Forum Pejuang Masyarakat Empatlawang, pihaknya menilai pasangan “BERHASIL” belumlah pantas untuk dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Empatlawang, meski pun putusan Mahkamah Konstitusi telah dikeluarkan.

“Terlebih lagi, pasangan incumbent ini diduga telah menyalahgunakan APBD untuk kepentingan kampanye yang memenangkannya”, Kata Aprianto ketika melakukan unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan (20/8).

Apriyanto yang juga selaku Ketua Komite Anti Korupsi Kabupaten Empat Lawang juga mendesak agar Polda Sumsel mengusut secepatnya dugaan korupsi tersebut.

“Kami juga meminta Polda Sumsel agar segera menindaklanjuti laporan kami tentang kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Empatlawang”, desak Aprianto.

Menjawab tuntutan masyarakat tersebut, Asisten Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Sumsel, Ahmad Najib,  di hadapan ratusan pendemo mengatakan, bahwa pelantikan bupati terpilih seperti Kabupaten Empatlawang ada aturan hukum yang berlaku dan gubernur hanya menjalankan tugas.

Surat Keputusan (SK) pelantikan itu ditetapkan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan ada mekanisme serta aturan dilakukan pemerintahan yang harus dipenuhi,” kata Najib.

Menurut Ahmad Najib, apabila dalam ketentuan hukum telah terpenuhi tentunya akan ditetapkan Pemerintah termasuk pelantikan. Namun, bila adanya aturan hukum yang dilanggar maka tidak dapat ditetapkan.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel Kombes Pol Raja Hariono, ketika menerima pendemo di Pemrov Sumsel, mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti semua permasalahan hukum termasuk dugaan korupsi yang ada di Kabupaen Empatlawang.

“Jadi dugaan korupsi yang dilaporkan sebelumnya sudah ditindaklanjuti dan bila bukti lengkap, maka kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan”, katanya

Namun, kata dia, sekarang ini pihaknya masih mendalami kasus tersebut, sehingga tidak bisa dijadikan tersangka bila barang bukti belum lengkap.

Memang sudah ada yang dinyatakan bersalah atas kasus korupsi merugikan uang negara sekitar Rp6,8 miliar tersebut.

Namun, itu perlu terus dikembangkan karena masih ada pelaku lainnya, sehingga semua terkait kriminalitas dapat diproses sesuai hukum yang berlaku, kata Raja. (VAL/ANT)