MS. Hidayat dan Ketum Apindo Dituding Bermain Politik Upah Murah Bagi Buruh

Foto: FSPMI

Jakarta, Sayangi.com – Konfiderasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali menegaskan bahwa buruh Indonesia menolak kembalinya politik upah yang dimainkan oleh Menteri Perindustrian (Menperin) MS. Hidayat dan Ketua Umum Apindo, yang mengungkapkan kenaikan upah minimum 2014 hanya berdasarkan angka inflasi, bukan biaya hidup atau daya beli.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini dalam keadaan membaik, yakni mencapai 6 persen. Bahkan Indonesia menjadi tujuan utama investasi dunia, dan pemerintah kembali membuka 20 kawasan industri baru di Jawa, Sumatera dan Indonesia bagian Timur. Menurut Said, kenaikan upah minumum berdasarkan angka inflasi hanya akan merugikan buruh karena daya beli buruh turun drastis pasca kenaikan Bahan Bakar Minya (BBM).

“Daya beli turun itu akan berdampak pada tidak terserapnya hasil produksi dan menimbulkan kebangkrutan. Dan Kebijakan upah murah sangat berbahaya bagi perusahaan dan buruh sekaligus,” kata Said dalam keterangan tertulisnya kepada Sayangi.com, Rabu (21/8).

Selain itu, Said menambahkan bahwa penetapan UMP berdasarkan 60 Item KHL sudah tidak relevan lagi, baik secara kuantitas maupun kualitas jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup buruh saat ini. Wacana kualitas item, disarankan Said, sudah seharusnya memperhitungkan biaya rumah bukan menghitung sewa satu kamar, tapi menjadi sewa atau cicilan rumah Type 36.

“Biaya transportasi buruh dari rumah menuju pabrik juga dihitung bukan menggunakan satu kali naik angkot, karena realitasnya bisa naik 2 kali atau 3 kali naik angkot. Serta biaya listrik yang rata-rata menggunakan 1300 watt,” sarannya.

Menurut Saidn ada skenario dari Menperin dan Apindo yang mengkondisikan efek kenaikan upah pada 2013 berdampak pada PHK akibat perusahaan padat karya tidak mampu mengendalikan biaya operasional. Hal itu, kata Said, hanya akal-akalan pengusaha untuk meredam pergerakan buruh dalam menuntut kenaikan upah minimum 50 persen. Menurutnya, selama ini pertumbuhan ekonomi hampir 6 persen. Begitu juga dengan investasi yang masuk ke Indonesia meningkat.

“Artinya kenaikan upah minimum 2014 sebesar Rp4 juta adalah wajar. Selain itu, nilai kenaikan upah minimum bukan ditentukan oleh kemampuan industri padat karya tapi oleh biaya hidup layak dan daya beli buruh,” tutupnya. (HST)