Soal Renegosiasi Freeport, Pemerintah Jangan Bermental Inlander

Foto: Dok/Ist

Jakarta, Sayangi.com – Proses renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia yang belum terlihat gambaran kemajuannya menarik perhatian sejumlah kalangan. Arkilaus Baho, salah satu otak di balik pembicaraan antara juru runding RI dengan pihak pihak yang berseberangan di Papua (TPN/OPM), melihat persoalan negosiasi saat ini sama sekali tidak menguntungkan negara dan mendesak pemerintah lebih tegas.

“Pemerintah batalkan saja kontraknya. Sudah cukup Freeport ambil untung selama 40 tahun. Saat ini negara harus ambil alih dan kelola kekayaan negara sendiri,” ujar Arkilaus Baho melalui sambungan seluler kepada Sayangi.com, Kamis (22/8) pagi.

Menurut Arkilaus, momentum renegosiasi kontrak karya dengan Freeport yang sedang berjalan seharusnya dimanfaatkan secara maksimal. Sebab, jika pemerintah membiarkan perusahaan Amerika Serikat di Papua itu mengeruk emas dan tembaga hingga tahun 2041, maka negara pasti akan rugi besar.

Bahkan, tambah mantan Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Papua ini, cadangan emas Freeport diketahui akan habis pada tahun 2057. Apakah Indonesia akan tunggu sampai Freeport angkat kaki di tahun 2041 ataukah defisit tambang di tahun 2057, tegasnya.

Saat ini, setoran Freeport Indonesia masih 1 persen ke Papua dan 2,6 persen ke pusat. Dengan dividen yang cukup rendah ini saja, bagi pemuda asal Papua tersebut, setoran Freeport ke APBN Indonesia sudah lumayan besar. Tahun 2013 ini Freeport sendiri berkomitmen menyetorkan dividen Rp.1,5 triliun. Bayangkan jika seluruh pertambangan tersebut kita kuasai dan hasilnya masuk ke kas negara, imbuhnya.

Perlu diketahui, negosiasi dengan Freeport Indonesia sedang mengerucut pada dua hal, yaitu kenaikan pajak dari 2,6 persen menjadi 3,75 persen dan pembangunan pabrik pemurnian (smelter) di dalam negeri. Freeport bersedia membangun smelter tetapi meminta pemerintah mengijinkan eksport bahan mentah. Hal berpotensi melanggar ketentuan UU Minerba tentang larangan ekspor bahan mentah.

Sejarah eksploitasi Freeport di Timika-Papua, sudah mencapai babak ketiga. Eksploitasi pertama di dilakukan di pertambangan Eatsberg, kedua di Grassberg dan terowongan. Saat ini, Freeport fokus ke pertambangan bawah tanah. Mengingat masa tambang Grassberg habis tahun 2016 ini, maka renegosiasi sedang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dan Freeport Indonesia.

Lebih lanjut terkait hal ini, Arkilaus mengingatkan agar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono jangan bermental bermental inlander (mental jajahan, Red) dalam menegakkan pasal 33 UUD 1945.

“Kasus Freeport dengan pemerintah Indonesia selama ini seakan praktik satpam penjaga pusat bisnis yang tidak berdaya hadapi sang bos pemilik pabrik. Ini negara, bukan perusahaan,” katanya dengan nada kesal. (HST)