Demokrat “Ogah” Kasus SKK Migas Diarahkan ke Hak Angket

Foto: antara

Jakarta, Sayangi.com – Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan mengatakan, tidak setuju jika kasus perubahan nama Badan Pengelola Migas ke Kesatuan Kerja Khusus Migas mengarah ke pembentukan Pansus atau Hak Angket di DPR.

“Tidak (setuju),” kara Ramadhan di kompleks gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (29/8).

Kendati tidak sepakat, Ramadhan mempersilahkan jika DPR tetap ngotot akan membetuk pansus dan hak angket. Pembentukan pansus dan Hak angket itu, kata dia, merupakan hak DPR.

“Hak angket. Silahkan saja, itu hak DPR. Tidak masalah untuk mengungkap (kasus korupsi). Jalur hukum dan politik itu beda. Makanya kecepatan hukum kita jangan kalah dengan kecepatan politik,” katanya.

Menurut Ramadhan yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR, kasus SKK Migas sebaiknya diserahkan penyelesaiannya kepada lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Lebih sepakat kalau hal itu diselesaikan KPK. Politik itu kan tarik menarik, benar itu juga relatif,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengaku masih mempelajari kasus SKK Migas. Jika sudah ada data yang sahih dan valid, maka dia akan menginisiasi pembentukan pansus dan hak angket.

“Jadi kasus Migas ini harus didorong pada pembentukan Pansus. Kalau perlu sampai pada hak angket, kalau kita serius ingin membongkar hanky panky (perselingkuhan),” kata Bambang, Rabu (28/8/2013). (RH)

Berita Terkait

BAGIKAN