Walhi Desak Pelibatan Masyarakat di Wilayah Pertambangan

Foto : Antara

Jakarta, Sayangi.com – Masyarakat di wilayah pertambangan mestinya hidup makmur. Tapi kenyataan berkata lain. Papua dan NTB yang kaya mineral, penduduknya justru berkubang kemiskinan.

Oleh karenanya, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak pemerintah memperbaiki mekanisme pengelolaan pertambangan dengan lebih melibatkan partisipasi masyarakat di sekitar konsesi.

“Walhi mendorong adanya perbaikan peraturan dan kebijakan mengenai mekanisme partisipasi masyarakat di sektor pertambangan,” ungkap Manajer Kampanye Tambang Walhi Pius Gintung, di Jakarta, Kamis (29/8).

Wujud partisipasi itu, tandas Pius, diberikannya porsi yang besar bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan, menerima atau menolak, rencana pemerintah dalam menetapkan suatu kawasan menjadi kawasan pertambangan.

Dengan begitu, lanjut Pius, masyarakat bisa dijamin hak-hak konstitusinya atas pengelolaan sumber daya alam di daerahnya.

“Dampak negatif pertambangan, seperti turunnya pendapatan, kesehatan warga, tidak bisa diwakilkan,” katanya.

Maka Walhi pun mendesak Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) segera membuat peraturan baru tentang partisipasi warga di wilayah pertambangan.

Pius juga mendesak Kementerian ESDM meninjau ulang semua konsolidasi data tentang wilayah pertambangan yang selama ini sangat minim dalam melibatkan partisipasi warga.

“Partisipasi masyarakat itu begitu penting saat ini, sebab itu merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara dalam pembangunan,” terang Pius.

Munculnya konflik kekerasan di wilayah pertambangan selama ini, tambah Pius, disebabkan minimnya peran masyarakat dalam proses pemberian ijin konsesi dari pemerintah ke perusahaan pertambangan.

Data Walhi menyebutkan, sepanjang 2011 hingga 2012 saja terjadi 203 kasus konflik pertambangan di berbagai wilayah Indonesia. Termasuk kerusuhan Bima yang menyebabkan terjadinya korban jiwa

“Saya berharap pemerintah membuka mata hatinya dalam menyikapi persoalan ini,” pungkas Pius. (MARD)