Tolak UMP Naik 10%, Buruh Minta Rp 3,7 Juta/Bulan

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak Inpres dan Permenakertrans yang dikeluarkan hari ini, Jumat (30/08), tentang kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 yang hanya 10%.

KSPI meminta agar Inpres tersebut dicabut dan menaikkan UMP 2014 sebesar Rp 3,7 juta per bulan.

“Pemerintah mengeluarkan Inpres sebagai bentuk kepanikan dan tindakan ngawur untuk menekan upah buruh kembali menjadi murah, atas tekanan Asosiasi Pengusaha Indonesia dan pengusaha hitam. Kami menolak dan meminta dicabut Inpres yang mengatur penetapan UMR 2014 tersebut,” ujar Said Iqbal, Presiden KSPI kepada wartawan di Gedung YLBHI, Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan, kenaikan UMP 2014, sebesar 10% plus inflasi maksimal, berdasarkan perhitungan BPS. Kenaikan 10% plus inflasi untuk perusahaan secara umum, sementara untuk perusahaan padat karya kenaikan hanya lima persen plus inflasi. Muhaimin juga menilai, tuntutan buruh untuk UMP 2014 sebesar Rp 3,7 juta tidak bisa direalisasi karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Said menilai, Inpres tersebut ngawur karena pemerintah belum melakukan survei terhadap khalayak, tapi hanya memakai patokan data BPS.

“Kami menuntut para gubernur dan dewan pengupahan daerah untuk tidak mematuhi Inpres tersebut karena cacat hukum, dengan alasan penetapan UMR oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Bupati setelah survei khalayak oleh dewan pengupahan daerah. Bukan ditentukan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Inpres tersebut. SesuaiĀ  UU Nomor 13 tahun 2003, Permenakertran Nomor 12 tahun 2013, Permenakertrans Nomor 1 tahun 99,” tambah Said.

KSPI menilaiĀ  tidak ada korelasi antara meningkatnya nilai mata uang dolar terhadap nilai rupiah dengan kenaikan UMR. Kalau upah minimum dikendalikan rendah, maka konsekuensinya daya beli buruh turun. Kalau daya beli masyarakat menurun, konsumsi domestik melemah. Kalau konsumsi domestik lemah rupiah akan melemah. Jadi harus dibalik daya beli buruh harus ditingkatkan agar nilai rupiah menguat.

“Inpres tersebut akan menimbulkan gejolak buruh di seluruh Indonesia. Lantaran pemerintah hanya mendengarkan keluhan Apindo saja tanpa melibatkan serikat pekerja. Sehingga bisa dipastikan akan ada aksi penolakan buruh secara besar-besaran. Yang puncaknya akan digelar mogok nasional 3 juta buruh serempak seluruh Indonesia pada Oktober atau November 2013 mendatang,” pungkas Said. (MSR)