DPRD Harus Proses Pemberhentian Kepala Daerah Nyaleg

Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.com – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk segera mengusulkan pemberhentian kepala daerah (Kada) yang nyaleg atau masuk daftar calon tetap (DCT) anggota DPR maupun DPRD .

“Saya minta DPRD untuk memproses yang sudah minta pengunduran diri, karena mekanisme pemberhentian itu harus ada usul dari DPRD ke Mendagri,” kata Gamawan ketika ditemui di kantornya, Jumat (30/8).

Sejumlah kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai caleg mengaku telah menyertakan surat pengunduran diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana syarat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Namun oleh KPU surat pengunduran diri tersebut tidak dikonfirmasi lebih lanjut ke DPRD apakah pemberhentiannya sudah dilakukan atau belum.

“Sampai sekarang belum ada (usulan DPRD), maka kami akan buat Surat Edaran terkait ini meskipun di UU sudah dijelaskan,” tambahnya.

Berdasarkan pantauan, dalam DCT yang telah ditetapkan dan diumumkan KPU, terdapat nama sejumlah kepala daerah yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR.

Mereka antara lain Bupati Nagekeo Nusa Tenggara Timur Johanes Samping Aoh di daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur I dari Partai Amanat Nasional, Wali Kota Tangerang Wahidin Halim di dapil Banten III serta Kepala Daerah Kotamobagu Djelantik Mokodompit.

Terkait Bupati Nagekeo dan Wali kota Tangerang, Mendagri mengatakan hingga saat ini belum menerima surat usulan dari DPRD setempat mengenai pemberhentian kedua kepala daerah tersebut.

Apabila terdapat wakil kepala daerah maka wakil tersebut akan otomatis menjadi pelaksana tugas, namun jika tidak ada wakil maka DPR atau DPRD diminta mengusulkan penjabat.

Mendagri menyayangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak cermat dalam memeriksa berkas administrasi para bakal caleg sehingga bisa kebobolan kepala daerah menjadi caleg tetap.

“Mestinya KPU memeriksa apakah sudah mengundurkan diri atau belum. Itu semua sudah ada di UU, apa musti saya jelaskan lagi” tambah Gamawan.

Pemberhentian terhadap kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat tersebut dapat langsung dilakukan tanpa menunggu klarifikasi dari KPU.

“Tidak perlu menunggu KPU, itu sudah berlaku umum. DPRD bisa memanggil supaya dibawa ke paripurna, karena itu ada di UU,” ujarnya. (VAL/ANT)