Kontras Desak DPRA Segera Sahkan Qanun KKR Aceh

Foto: Antara

Banda Aceh, Sayangi.com – Kontras Aceh mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk mempercepat pengesahan Rancangan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Raqan KKR) Aceh. Sehingga bisa mendapatkan kepastian hukum bagi korban keluarga korban.

Selain itu, dengan adanya qanun KKR di Aceh akan menjadi suatu mekanisme hukum pengakuan negara yang telah melakukan pelanggaran  HAM di Aceh pada masa lalu.

“Sudah 8 tahun perdamaian Aceh, ternyata masih menyimpan tugas besar Pemerintah Aceh dan Indonesia yang belum dilaksanakan, yaitu penuntasan pelanggaran HAM di Aceh, maka penting qanun KKR harus segera disahkan, banyak kasus penghilangan paksa yang terjadi di Aceh tidak jelas duduk perkaranya,” kata koordinatorKontras Aceh, Destika Gilang Lestari, Sabtu (31/8/2013).

Gilang menyebutkan, pengesahan qanun KKR merupakan impian keluarga korban HAM di Aceh. Oleh karena itu, sebut Gilang, keluarga korban HAM menunggu langkah nyata dari pemerintah. “Jangan sampai nanti ada pemutar bail fakta dan hanya sekedar paradoks dan KKR merupakan solusi yang bijak,” tuturnya.

Kontras Aceh berhasil merekam jejak penghilangan paksa saat Aceh konflik. Setidaknya ada 204 kasus yang didapatkan oleh Kontras Aceh hingga tahun 2013. Kasus tersebut baik terjadi pada masa Aceh dalam Daerah Operasi Militer (DOM) maupun setelah itu sampai berkahir Aceh damai.

Terkait belum disahkannya qanun KKR di Aceh sudah 8 tahun berjalan perdamaian di Aceh. Gilang bahka menuding baik Pemerintah Aceh dan Pusat tidak serius mengenai penuntasan dan pengungkapan pelanggaran HAM di Aceh.”Pemerintah terkesan tidak serisu dalam hal ini, padahal KKR merupakan pintu masuk untuk bisa menyelesakan setiap pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Aceh,” tutupnya. (RH)