Tak Cukup Punya Presiden, Kita Butuh “Kepala Negara”

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Lukman Hakim Saifuddin mengaku merindukan hadirnya sosok Kepala Negara – bukan sekadar “Kepala Pemerintahan” – yang bisa menjadi simbol pemersatu bangsa.

Hal itu disampaikan oleh Lukman Hakim di acara diskusi publik bertajuk “Jejak Nasionalisme, Demokrasi, dan Masa Depan Keadilan” yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK), di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No 43, Jakarta Selatan.

Hadir dalam diskusi itu, selain Lukman Hakim, para pembicara lainnya Ir. H. Pramono Anung Wibowo MM (Wakil Ketua DPR-RI), Ade Reza Hariyadi (Wakil Ketua DPP PGK), dan Ketua Umum DPP PGK Bursah Zarnubi.

Lukman menjelaskan, dewasa ini nasionalisme mengalami semacam erosi, pengikisan, hingga hilangnya kebanggaan sebagai bangsa. “Nasionalisme meluntur dan distrust yang ada di kalangan masyarakat sudah luar biasa. Ini masalah serius buat bangsa yang berpenduduk 240 juta atau masuk dalam empat besar dunia,” tegasnya.

Para pembentuk opini, tandas Lukman, khususnya penyelenggara negara dan media, jangan menganggap enteng persoalan ini. Jika terus begini, “Pengaruhnya akan terasa 25 tahun hingga 50 tahun ke depan. Jangan sampai nanti tercerai-berai seperti Uni Soviet, karena kita juga punya potensi ke arah sana,” tambah Lukman Hakim.

Problem nasionalisme diperburuk dengan desentralisasi politik yang kebablasan, sehingga cenderung mengayunkan demokrasi menjadi sangat liberal. Money politics yang sebelumnya tak pernah terbayangkan, kini ada di mana-mana. Pemilihan langsung di tingkat daerah mulai kelihatan dampak negatifnya, setelah belasan tahun dijalankan.

Anehnya, orang luar negeri melihat Indonesia sebagai negara yang luar biasa. “Lepas dari luar biasa semrawutnya juga situasi di dalam negeri,” sindir Lukman. Karena Indonesia, menurut kacamata orang luar, adalah profil negara yang memiliki banyak perbedaan. Tak hanya perbedaan budaya, tapi juga ironi ada sebagian orang yang tinggal di apartemen mewah dan mengendalikan bisnis – bahkan negara – lewat tombol-tombol gadget. Sementara di sisi lain, masyarakat Papua masih hidup seperti di zaman batu. Toh, tak seperti Uni Soviet, Indonesia masih bisa bertahan.

Tapi sampai kapan? Mungkin tak akan lama, jika hal-hal pemberat demokrasi tak juga diperbaiki.

Untuk itu, Lukman menyarankan dua hal, yaitu diadakannya jabatan “Kepala Negara”, yang berfungsi seperti Bung Karno di awal kemerdekaan dulu. Fungsinya dibedakan dari “Kepala Pemerintahan” yang dilaksanakan oleh Presiden atau Perdana Menteri. Institusi “Kepala Negara” ini tidak diberi kekuasaan besar, agar lebih steril terhadap kritik. “Kepala Negara hanya menjadi simbol pemersatu yang menyuarakan kepentingan rakyat kebanyakan,” tegas Lukman.

Dengan begitu, harap Lukman, masih ada institusi super di negara ini yang steril terhadap beragam pelecehan. Sekaligus simbol pemelihara nasionalisme bangsa. (MSR)  

[iframe width=”560″ height=”315″ src=”//www.youtube.com/embed/wjKmCeA2yws” frameborder=”0″ allowfullscreen ]