Wakil Ketua PGK: Oligarki Bisa Dilawan Dengan Kemandirian

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Masihkah Indonesia layak disebut sebagai negara demokrasi? Menurut Ade Reza Hariyadi, jawabannya tidak lagi. Indonesia sudah bergeser menjadi negara oligarki, karena pusat-pusat kekuasaan kini dikuasai oleh sekelompok orang.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPP PGK, Ade Reza Hariyadi, dalam acara diskusi yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Gerakan Keadilan (DPP PGK) bertajuk “Jejak Nasionalisme, Demokrasi, dan Masa Depan Keadilan”, di Jl. Tebet Timur Dalam Raya No 43, Jakarta Selatan.

“Di dalam politik oligarkis, agenda-agenda politik ditentukan dan diperjualbelikan melalui transaksi-transaksi politik dengan uang maupun jabatan, sehingga kita melihat orang-orang yang menduduki jabatan publik itu-itu saja dan parahnya lagi keberadaan mereka tidak mendatangkan perubahan yang signifikan terhadap keamanan dan kesejahteraan rakyat,” paparnya.

“Demokrasi kita telah digerus oleh oligarki ini. Yang hanya memunculkan sekelompok kecil orang. Untuk itu, kita perlu memperkuat demokrasi, namun bukan demokrasi yang melahirkan pemimpin dengan biaya tinggi, tetapi demokrasi substansi. Demokrasi juga perlu mengalami penyesuaian dalam konteks nasionalisme,” terang Reza.

Dampak dari pergeseran demokrasi ke oligarki ini terasa dalam proses penciptaan keadilan. Keadilan saat ini belum terbuka dan merata bagi semua rakyat. Karena oligarki kekuasaan memunculkan KKN baru, korupsi pun merajalela. Sementara tantangan berat negara ini adalah melawan globalisasi. Karenanya, perlu nasionalisme baru yang mampu membangkitkan kemandirian bangsa.

“Arena pertarungan ekonomi politik, antara kuasa politik dan modal berhadapan dengan masyarakat yang berlangsung dalam sejarah yang panjang. Pada tiap karakter kekuasaan suatu rezim, cenderung berdampak pada perlakuan pada masyarakat secara umum. Hal itu tercermin dalam bentuk regulasi, kebijakan maupun program-program pembangunan yang diterapkan. Mulai dari era orde lama, orde baru sampai era reformasi,” pungkas Reza. (MSR)