Pramono Anung: Rudi Rubiandini Itu Profesor Andalan ITB ..

Foto: Sayangi.com/Emil Ondo

Sayangi.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Pramono Anung mengatakan sudah saatnya anak bangsa memegang kendali atas penguasaan dan pengelolaan minyak dan gas (migas) di sektor hulu hingga hilir. Salah satunya dengan menggunakan political will pemerintah untuk melakukan pengeboran minyak dan mengoptimalkan cadangan-cadangan yang bukan cadangan utama. “Jangan kemudian keuntungan migas itu semuanya untuk kepentingan jangka pendek tetapi harus dilakukan untuk kepentingan jangka panjang,” katanya. Berikut petikan wawancara Reporter Sayangi.com, Nur Fitrianabersama Pramono Anung, Sabtu (31/8).

Semua blok minyak kita dikuasai asing. Apa sebenarnya orang-orang kita memang tidak mampu mengeksplorasi migas?

Teknologi perminyakan itu bukan lagi teknologi yang advance melainkan teknologi yang sudah sangat terbuka. Bahkan orang kita mampu mengembangkan minyak-minyak di middle east. Lantas mengapa kita tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan di dalam negeri? Jadi menurut saya kalau kemudian ini diberikan kepada Pertamina atau kontraktor dalam negeri pasti mampu.

Lantas, bagaimana caranya mengatasi inefisiensi dalam pengelolaan migas?

Persoalan paling utama migas adalah persoalan investasi. Kalau kita lihat perjalanan mulai jaman Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega hingga Pak SBY, kita mengalami penurunan, sekarang 870 ribu barel per hari. Ini menunjukkan bahwa efisiensi dan produktivitasnya mengalami penurunan. Maka yang harus dilakukan adalah mendorong pembukaan sumur-sumur baru ataupun juga mengoptimalkan cadangan-cadangan yang bukan cadangan utama mulai dibor kembali. Kita terakhir melakukan pengeboran besar-besaran itu dilakukan 20 hingga 30 tahun lalu di jaman Soeharto. Harus ada political will atau dorongan politik dari pemerintah untuk melakukan itu. Jangan kemudian keuntungan migas itu semuanya untuk kepentingan jangka pendek tetapi harus dilakukan untuk kepentingan jangka panjang.

Tanggapan anda soal Blok Mahakam, apakah harus dikembalikan pengelolaannya pada asing ataukan kita kelola sendiri?

Saya sih selalu beranggapan harus dikembalikan ke anak bangsa ya. Itu bisa ke Pertamina ataupun juga melibatkan pemerintah daerah setempat. Karena teknologi di Blok Mahakam itu seperti yang saya katakan tadi, tidak memerlukan teknologi yang terlalu canggih. Secanggih apapun teknologi di perminyakan sekarang bukan lagi menjadi teknologi advance. Karena, teknologi menjadi sederhana dengan proses IT sehingga tidak perlu diberikan sepenuhnya pada asing. Bahkan kalau diserahkan pada lokal, saya yakin mampu.

Menurut Syahganda, banyak alumni ITB terindikasi menjadi mafia migas di Indonesia. Apa komentar anda?

Pertama, memang mayoritas alumni ITB terutama fakultas yang punya jurusan teknik perminyakan itu ITB. Dan hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia, guru besar dan dosen-dosen utamanya dari ITB. Tetapi saya juga ingin menyampaikan bahwa persoalan Rudi Rubiandini tidak bisa digeneralisasi bahwa semua alumni seperti itu. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa banyak pengusaha besar di sektor itu adalah alumni ITB. Yang paling penting dalam soal Rudi Rubiandini ini semua persoalan yang ada harus dibuka kepada publik. Kebetulan saja Rudi Rubiandini adalah alumni ITB dan mayoritas yang kemarin dipanggil adalah alumni ITB, tetapi itu tidak bisa dibilang mafia atau apapun yang berkaitan dengan ITB ya.. Yang saya prihatin adalah Rudi Rubiandini adalah dosen teladan, profesor muda yang menjadi harapan andalan civitas akademika ITB. Kalau kemudian, dia terlibat dalam persoalan ini maka yang tercoreng bukan dia pribadi tetapi juga akademisi yang notabene menjadi tumpuan bangsa ini. Saya tidak melihat ini ada kaitannya dengan ITB. Bahwa ada orang per orang itu iya. Saya sebagai alumni ITB juga menekan KPK untuk jangan ragu-ragu bertindak tegas. Jadi tidak benar ini ada kaitannya dengan gembong atau mafia ITB.

Kasus Rubiandini membuat orang beranggapan, sebaik apapun orangnya jika sudah bersinggungan dengan migas, pasti berpeluang besar korupsi. Bagaimana menurut anda?

Yang paling utama harus dilakukan dan dikontrol adalah sistemnya. Sejak BP Migas dibubarkan dan dibentuk SKK Migas, saya memang melihat sistem pengawasannya tidak berjalan maksimal. Tugas pengawasan itu sebenarnya di tangan DPR, tetapi jika hanya DPR yang mengawasi tetapi saya yakin, tidak akan maksimal karena tugas DPR yang sangat banyak. Maka harusnya ada internal di dalam SKK Migas itu sendiri yang fungsi dan perannya itu mengawasi dan mengontrol SKK Migas. Dan dalam pelaksanaannya itu belum terjadi. Ketika kasus itu terungkap, ini menunjukkan fakta yang tidak terbantahkan. Seseorang yang dianggap sebagai akademisi yang baik, track record yang jelas, begitu ada kekuasaan yang luar biasa, itu memang menggoda. Dan karena tidak ada pengawasan dan kontrol yang bagus, maka orang itu akan tergoda. Maka saya berpikir bahwa kedepan harus ada sistem pengawasan yang jelas dan keras dalam internal SKK migas. Bukan hanya DPR ataupun lembaga yang saat ini ada.

Berbicara soal sistem pengelolaan migas yang anda katakan belum benar, bagaimana kabar Revisi UU Migas yang menjadi inisiatif DPR?

Jadi setelah adanya judicial review di MK dan MK memutuskan untuk UU Migas diperbaiki, harusnya segera badan legislasi DPR dan pemerintah harus mengajukan draft rancangan baru. Tetapi karena RUU Migas ini merupakan domain Pemerintah, harusnya Pemerintah pro aktif untuk itu tetapi sampai hari ini belum dimasukkan.

Apakah di DPR pembahasannya tidak serius?

Di DPR prosesnya belum berjalan. Kami selalu memasukkan RUU ini menjadi daftar list prioritas tetapi sampai hari ini belum dibahas karena memang draft RUUnya belum masuk.

Bagaimana tentang usulan pembubaran SKK Migas?

Urusan Pemerintah.

Kalau menurut anda?

Itu urusan Pemerintah.