GNM Berharap PDIP Berani Lakukan Nasionalisasi Migas

Foto: sayangi.com

Jakarta, Sayangi.com – Hasil Rapat Kerja Nasional Ketiga (Rakernas III) PDI Perjuangan yang digelar di Ecovention Hotel Ecopark Ancol, Jakarta, 6-8 September 2013 menyatakan, penetapan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang akan diusung pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Hal ini disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat membacakan hasil rakernas tersebut di acara penutupan Rakernas III PDI Perjuangan, Minggu (8/9/2013).
 
Dalam kesempatan tersebut, Puan juga membacakan hasil rakernas yang menegaskan bahwa kepemimpinan nasional PDI Perjuangan merupakan kepemimpinan transformatif yang mampu menghadapi tantangan politik, ekonomi, dan tantangan sosial yang berat. Selain itu, lanjut Puan, pemimpin nasional PDI Perjuangan itu juga harus mampu mengatasi krisis melemahnya kesadaran nasional dan ketergantungan pada kebijakan impor.  Atas dasar itu, Rakernas PDI Perjuangan memberikan kualifikasi kepemimpinan nasional ke depan, adalah pasangan Capres dan Cawapres yang memiliki kemampuan mengelola negara sebagaimana digambarkan dalam Pancasila dan UUD 1945, yang didukung kemampuan manajemen yang andal dan mempunyai agenda transformasi kepemimpinan nasional.
 
Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) Binsar Effendi Hutabarat yang Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) selain menyampaikan ucapan selamat dan sukses, juga menyambut baik hasil Rakernas III PDI Perjuangan yang secara substansial mengandung masuknya makna pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, yang pada hari Sabtu (7/9/2013) di tempat yang sama, menyatakan mendorong Pemerintah untuk menasionalisasi potensi kekayaan sumber daya alam minyak dan gas bumi (migas) yang menurut Samad, 70 persen justru telah dikuasai oleh perusahaan asing.
 
“Ini juga selaras dengan tekad GNM untuk memperjuangkan nasionalisasi migas, yang menurut jurubicara GNM Teddy Syamsuri, sempat kirim sms kepada Sekjen PDI-Perjuangan Tjahjo Kumolo dan salah satu ketua DPP Rokhmin Dahuri, untuk berkenan memasukan nasionalisasi migas menjadi program kerjanya” kata Binsar Effendi dalam keterangannya kepada pers kepada sayangi.com (9/9/2013) .
 
Nasionalisasi migas yang sudah dikomandokan semasa Bung Karno dan menghasilkan pendirian Pertamina pada 10 Desember 1957, menurut Binsar Effendi yang juga Wakil Ketua Umum FKB KAPPI Angkatan 1966, tidak akan terlepas dari roh Pancasila yang terkandung di butir kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga telah memenuhi amanat Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 
“Beberapa dekade ketika Pertamina menggunakan undang-undangnya sendiri, yakni UU No. 8 Tahun 1971. Pertamina telah berhasil membangun puluhan ribu SD Inpres bersama gurunya, ribuan Puskesmas dengan dokter bantunya, dan beberapa ribu Pasar Inpres dengan kredit untuk pedagang modal lemahnya. Setelah dibawah UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas atau UU Migas, seperti tender menjadi sederajat dengan kontraktor melalui BP Migas atau SKK Migas, roh Pancasila dan amanat UUD 1945 itu kesannya jadi terabaikan, karena Pertamina menjadi persero dan diperintahkan oleh Pemerintah hanya untuk mengejar profite” tandasnya.
 
Dengan Rakernas PDI III Perjuangan memberikan kualifikasi kepemimpinan nasional adalah pasangan Capres dan Cawapres yang memiliki kemampuan mengelola negara sebagaimana digambarkan dalam Pancasila dan UUD 1945, sekaligus yang didukung kemampuan manajemen andal, timpal Koordinator Eksekutif GNM Muslim Arbi yang Koordinator Eksekutif Gerakan Perubahan (GarpU), mungkin akan GNM dukung jika Capres yang diusungnya nanti punya komitmen untuk nasionalisasi migas.
 
“Dengan keberanian melakukan atau punya komitmen nasionalisasi migas yang akan mendatangkan pendapatan negara dari sektor migas yang dalam perhitungan KPK, potensi pendapatan negara sebesar Rp. 7.200 triliun setiap tahunnya, maka agenda transformasi kepemimpinan nasional akan mudah terpenuhi. Kami di GNM yakin akan hal itu, asalkan Capres 2014 yang diajukan PDI Perjuangan benar-benar berani menyatakan akan melaksanakan nasionalisasi migas sebagaimana juga diharapkan oleh Ketua KPK Abraham Samad”, ujar Muslim Arbi tegas menyudahi keterangan persnya. (RH)
 

Berita Terkait

BAGIKAN