Fitra: Anggaran Bansos Selalu Rawan Penyimpangan

Foto: sayangi.com/Emil Ondo

Jakarta, Sayangi.com – Akan dibahas anggaran bansos untuk tahun 2014, atau Pada tahun 2014 dalam Himpunan RKA – KL (Rencana kerja Anggaran – Kementerian atau lembaga) tahun anggaran 2014, Bansos pada Kementerian dalam negeri Rp.9.585.215.989.000, Bansos untuk Kementerian pendidikan nasional sebesar Rp.36.361.252.221.000.

Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi mengatakan, alokasi anggaran untuk dua kementerian Non partai politik ini sangat besar, dan fantastis . Kalau alokasi anggaran bansos besar diolah dengan manajemen yang baik, dan sampai kepada rakyat tidak ada persoalan berapapun anggaran yang diberikan kepada ke dua kementerian ini.

“Tetapi untuk dua kementerian ini, yaitu kementerian dalam negeri dan kementerian pendidikan nasional, pada tahun 2012 sendiri saja, dimana anggaran bansosnya atau Pagu bansos yang sudah disetujui oleh DPR, sebesar Rp.30.196.569.643.443. Namun dalam realisasi, bila melihat hasil audit BPK tahun 2012, ada dugaan penyimpangaan sebesar Rp.20.666.418.926.787. Jadi, hanya sebesar  Rp.9.530.150.716.656 yang sampai kepada rakyat,” kata Ucok di Jakarta, Senin (9/9).

Hal yang sama juga dengan Kementerian dalam negeri pada tahun 2012 sebesar Rp.9.300.586.207.911. Dan penyimpangaan sebesar Rp.8.817.057.752.666. Yang sampai ke rakyat hanya sebesar Rp.483.528.455.245

“Dari catatan diatas, adanyan dugaan penyimpangaan dari kedua kementerian ini, kami dari seknas FITRA meminta kepada DPR dalam pembahasan anggaran 2014 untuk mempertimbangakan lagi anggaran Bansos pada kedua kementerian. Menurutnya,  Kementerian dalam negeri Rp.9.585.215.989.000; dan kedua, Bansos untuk Kementerian pendidikan nasional sebesar Rp.36.361.252.221.000.

“Oleh karena, alokasi anggaran ini terlalu besar, tetapi realisasi yang sampai pada rakyat hanya minim sekali, banyak dugaan penyimpangaannya anggarannya,” katanya.

Selain itu, selayaknya DPR untuk meminta pertanggungjawaban adanya penyimpangaan bansos ini, jangan hanya didiamkan saja oleh DPR karena hanya menjadi preseden buruk bagi DPR. Seharusnya DPR sebagai lembaga pengawas melaporkan ke aparat hukum, jangan pura-pura tidak tahu.

“Meminta dalam pembahasan anggaran tahun 2014, yang saat ini sedang berlangsung, DPR harus memperjuangkan anggaran bansos untuk kebutuhan dan kepentingaan rakyat, bukan bagi-bagi kapling anggaran sesuai kebiasaan selama ini. Atau ada dugaan rebutan anggaran dalam apbn karena menjelang Pemilu 2014,” pungkasnya. (RH)