KPU Sosialisasikan Pelaksanaan dan Dana Kampanye

Foto: antara

Jakarta, Sayangi.com – Komisi Pemilihan Umum melakukan sosialisasi dua peraturan KPU (PKPU) mengenai pelaksanaan kampanye dan laporan dana kampanye kepada perwakilan parpol peserta Pemilu 2014 di Jakarta, Senin.

Sosialisasi disampaikan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik bersama dengan tiga Komisioner, yaitu Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ida Budhiati dan Arief Budiman. “KPU menjelaskan peraturan-peraturan tersebut kepada para peserta Pemilu agar mereka paham, sehingga kemudian bisa menyebarluaskan informasi tersebut ke internal parpol masing-masing,” kata Husni.

KPU telah mengundang-undangkan PKPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, pada tanggal 27 Agustus 2013 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsudin.

Dalam PKPU tersebut dilakukan perubahan, salah satunya terkait pengaturan pasal pembreidelan media massa, yang oleh KPU pasal tersebut telah dihapus. “Di perubahan PKPU tersebut tidak ada lagi, ketentuan pasal 46 (di PKPU Nomor 01 Tahun 2013) dihapus,” tutur Ferry.

Selain itu, sejumlah peraturan baru juga diterapkan KPU dalam dua peraturan tersebut, yakni mengenai pengaturan zonasi atau penetapan wilayah kampanye serta pelaporan dana kampanye caleg dan parpol.

Pengaturan terkait dana kampanye diatur lebih lanut dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaporan Dana Kampanye. “Itu pengaturan baru dimana caleg tidak langsung melaporkan pendanaan kampanye kepada KPU, melainkan kepada parpol untuk diaudit KPU secara berjenjang,” jelas Husni.

Sosialisasi PKPU dihadiri oleh seluruh perwakilan dari 12 parpol peserta Pemilu 2014. Sebagian besar parpol protes terkait penentuan zonasi kampanye, yang menurut mereka merupakan bentuk pembatasan berekspresi selama masa kampanye.

Namun, KPU dengan tegas menyatakan bahwa PKPU tersebut tidak dapat lagi mendapat toleransi. “Masa toleransi kami berikan selama satu bulan sejak PKPU tersebut diundangkan, yaitu 27 Agustus 2013. Peraturan KPU itu tidak lagi untuk dikoreksi melainkan untuk dipahami bersama,” ujar Husni. (RH/ANT)

Berita Terkait

BAGIKAN