DPR Desak Pemerintah Selesaikan Soal Ketenagakerjaan di BUMN

Foto: Poempida.com

Jakarta, Sayangi.com – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Menteri Negara BUMN dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di lingkungan BUMN sebelum akhir September 2013.

“UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harus digunakan sebagai acuan menyelesaikan masalah ketenagakerjaan,” kata anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh usai rapat kerja dengan Meneg BUMN dan Menakertrans di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/9/2013).

Poempida mendesak Meneg BUMN untuk segera mengambil kebijakan menghentikan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) sampai ada rekomendasi Panja Outsourching Komisi IX DPR RI.

“Semua pekerja outsourching yang masa perjanjian kerjanya akan berakhir, tetap akan dipekerjakan sampai dengan ada rekomendasi Panja Outsourching Komisi IX DPR,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Poempida, Meneg BUMN harus membayar hak normatif pekerja yang mengalami PHK yang sudah terjadi sebelumnya sesuai ketentuan yang berlaku.

“DPR juga mendesak Meneg BUMN mengangkat pekerja outsourching BUMN menjadi karyawan tetap apabila telah memenuhi kriteria ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar anggota Panja Outsourching ini.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, Meneg BUMN dan Menakertrans harus melaksanakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di lingkungan BUMN dan harus menjalankan putusan hukum.

“Putusan hukum yang telah memiliki ketetapan hukum tetap (inkracht) baik Putusan Pengadilan Hubungan Industrial, Putusan Mahkamah Agung, maupun Putusan Mahkamah Konstitusi harus dijalankan Meneg BUMN dan Menakertrans.” (MI)