PK Sudjiono Timan Dituding Melanggar KUHP

Foto : Sayangi.com

Yogyakarta, Sayangi.com -Pertimbangan hukum dalam prosedur pengajuan peninjauan kembali putusan Mahkamah Agung kepada mantan Direktur Utama PT Bahan Pembinaan Usaha Indonesia Sudjiono Timan melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kata mantan hakim di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sahlan Said.

“Sesuai Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung hanya terpidana atau ahli warisnya,” kata Sahlan di Yogyakarta, Senin (9/9).

Menurut dia, istri Sudjiono seharusnya tidak dapat mengajukan PK, sebab yang bersangkutan belum meninggal dunia melainkan berstatus buron atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Sehingga istri Sudjiono belum dapat dikategorikan sebagai ahli waris.

“Seandainya terpidananya yang mengajukan PK. Maka Sudjiono harus hadir di persidangan untuk dilakukan pemeriksaan,” katanya.

Sebelumnya Istri terdakwa kasus korupsi yang merugikan uang negara Rp2,1 triliun itu mengajukan PK atas kasus yang menjerat suaminya yang kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim Agung.

Putusan PK tersebut akhirnya membatalkan putusan kasasi berisi vonis kepada Sudjiono selama 15 tahun penjara dan denda Rp50 juta serta membayar uang pengganti Rp369 miliar.

Menurut dia, mekanisme PK harus dikembalikan kepada sejarahnya, yang dimunculkan pascakasus yang menimpa Sengkon dan Karta pada 1974 yakni hanya boleh dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya dengan disertai adanya novum atau bukti baru.

“PK harus dikembalikan ke historisnya saat PK dicetuskan akibat dipicu kasus yang menimpa Sengkon dan Karta,”katanya.

Menurut Sahlan, PK merupakan prosedur tidak lumrah yang tidak akan ditemukan di negara lain kecuali di Indonesia. Munculnya PK menurut dia karena adanya hakim yang tidak teliti dan cenderung ceroboh.

“Di negara manapun tidak ada PK yang menganulir putusan MA yang berkekuatan tetap.Di Indonesia bisa diterima karena hakimnya cenderung ceroboh terhadap adanya alat bukti yang lain,”katanya. (Ant)