Pakar Hukum UGM Tuding Aceh Salah Urus

Foto: atjehpost.com

Banda Aceh, Sayangi.com – Masih tingginya angka Kemiskinan di Aceh paska konflik dan tsunami. Pakar Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Dr.Zainal Arifin Mochtar menuding Pemerintah Aceh telah salah urus roda pemerintahannya.

Tudingan ini bukan tidak beralasan. Munurutnya, dengan anggaran yang ada di Aceh mencapai Rp 13 triliun mustahil rakyatnya tidak sejahtera. Semestinya Aceh saat ini sudah mapan dan tidak ada lagi kemiskinan yang melilit rakyat Aceh.

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh. Angka kemiskinan di Aceh pada tahun 2013 mencapai 19,46 persen.

“Aceh itu sudah salah urus, sehingga membuat rakyat Aceh miskin, mustahil Aceh miskin dengan melihat anggaran yang sangat besar itu,” kata Dr.Zainal Arifin, kemaren (9/9/2013) usai diskusi peringatan 8 tahun MoU Hilsinki di Hotel Hermes Palace Banda Aceh.

Tegas Zainal kembali, selama ini Pemerintah Aceh lebih memfokuskan memperjuangkan hal yang tidak subtantif. Ia mencontohkan persoalan konflik Bendera dan Lambang. Regulasi tersebut tentu tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan kesejahteraan rakyat.

“Contohnya seperti bendera, itu lebih kepentingan politik, bukan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Kendati demikian, Zainal juga tidak menampik pentingnya indentitas daerah seperti Lambang dan Bendara. Akan tetapi, menurutnya hal yang terpenting dengan anggaran yang besar rakyat bisa sejahtera dan persoalan lambang bisa dirancang dikemudian hari.

Sementara itu, terkait adanya rudingan Aceh telah salah urus dan lebih prioritas melahirkan regulasi nuansa politik dan kekuasaan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Abdullah Saleh saat dikonfirmasi meradang.

Menurut Abdullah Saleh, persoalan di Aceh tidak bisa dilihat hanya sebagian saja. Akan tetapi semua yang tercantum dalam perjanjian MoU Helsinki yang dituangkan dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) harus semua diselesaikan.

“Tidak boleh dilihat satu-satu, tetapi semua harus diselesaikan apa yang ada dalam MoU Helsinki, jadi tidak benar kalau kita tidak prioritas,” ungkap Abdullah Saleh. Dia juga membantah atas tudingan bahwa Aceh saat ini sudah salah urus. Menurut Abdullah Saleh, semua ini sedang dalam proses. Apa lagi perdamaian itu baru berjalan 8 tahun dan untuk memperbaikinya butuh waktu.

“Semua sedang berproses, kita akan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tutupnya. (RH)

Berita Terkait

BAGIKAN