Indonesia Darurat Perumahan Rakyat

Foto : Sayangi.com/Febri

Jakarta, Sayangi.com – Terus menumpuknya backlog (kekurangan) rumah, dari tahun 2004 yang berjumlah 5,8 juta, tahun 2009 mencapai 7,4 juta rumah, 2010 berjumlah 13,6 juta dan di tahun 2013 ini diperkirakan mencapai 15 juta, dinilai sudah dalam kondisi darurat perumahan.

Hal itu mengemuka dalam Jumpa Pers bertajuk “Darurat Perumahan” yang diselenggarakan Indonesia Property Watch (IPW), The HUD Institute, dan Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI), di sebuah rumah makan kawasan Bulungan, Jakarta, Selasa (10/9).

Hadir di kursi depan acara jumpa pers itu, antara lain Ketua MKI M Joni, Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda, Direktur The HUD Institute Zulfi Syarif Koto, dan Tim Visi Indonesia 2033 Andrinof Chaniago.

Padahal, demikian bunyi release sebagaimana yang dikutip Sayangi.com, sejak dihidupkannya Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) hingga saat ini tidak ada program perumahan yang berhasil dilaksanakan. Apa saja itu?

Program 1000 Tower yang digagas Wakil Presiden Jusuf Kalla tahun 2007 hingga kini kinerjanya belum menunjukkan perbaikan dan menjadi permasalahan yang tak kunjung terselesaikan. Regulasi yang diperlukan tidak dilakukan oleh Kemenpera. Buruknya koordinasi pemerintah pusat dan daerah belum bisa teratasi dengan baik.

Fasilitas Likuiditas Pendanaan Perumahan (FPLP) yang semestinya menjadi dana yang terus tumbuh untuk penyediaan dana rumah rakyat ternyata tidak dilaksanakan sebagaimana konsepnya terdahulu. Sehingga pelaksanaan FLPP menjadi tidak jelas dan lebih berpihak ke perbankan.

Tidak adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tekhnis atas UU No 1 Tahun 2011, serta tidak adanya UU Hunian Berimbang dan UU Rumah Susun yang memang tidak mendapat perhatian Kemenpera.

Pemberian dana Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) ternyata tidak menjadikan harga rumah lebih murah. Hal itu terjadi karena pembangunan PSU dilaksanakan di kawasan permukiman yang telah dibangun.

Dan tidak kalah pentingnya, sebagaimana tertulis dalam release, kurang baiknya kinerja Kemenpera yang terlihat dari penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Padahal, selama 6 tahun berturut-turut kinerja Kemenpera dinilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Yang WTP saja belum tentu benar, apa lagi ini WDP,” nilai Zulfi Syarif Koto, bertindak selaku pemandu dalam acara jumpa pers itu. (MARD)