Kadin Minta KPK & BPK Berantas Kartel Pangan

Foto: sayangi.com/MI

Jakarta, Sayangi.com – Kamar Dagang Indonesia (Kadin) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar memberantas kartel pangan. Kadin menilai, krisis pangan yang kini terjadi karena adanya kartel selain juga penataan manajemen pangan nasional yang sangat lemah dari aspek produksi, distribusi, dan perdagangannya.

Kadin menyebutkan, potensi kartel untuk enam komoditas pangan strategis mencapai Rp11,34 Trilyun. Oleh karenanya, Kadin meminta pemerintah untuk merombak tata niaga impor nasional yang disebabkan adanya ketidakseimbangan antara supply dan demand sehingga rentang dengan spekulasi dan kartel.

“Nilai potensi kartel yang mencapai Rp11,34 ini belum termasuk dengan komoditas lainnya yang juga berpengaruh pada tata niaga pangan,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Bila dirinci, perkiraan kebutuhan konsumsi nasional dengan nilai potensi kartel bisa diperkirakan, kebutuhan daging sapi yang mencapai 340 ribu ton nilai kartelnya diperkirakan mencapai Rp340 milyar, daging ayam 1,4 juta ton mencapai Rp1,4 trilyun, gula 4,6 juta ton mencapai Rp4,6 trilyun, dan kedelai 1,6 juta ton mencapai Rp 1,6 trilyun. Selain itu jagung 2,2 juta ton mencapai Rp2,2 trilyun dan beras impor 1,2 juta ton kartelnya diperkirakan mencapai Rp1,2 trilyun.

“Kami berharap KPK, BPK, Kejaksaan menindak lanjuti temuan KPPU ini,  sebenarnya Menteri Perdagangan dan Menteri  Pertanian tidak perlu panik di dalam memenej pangan strategis ini mulai dari produksi, distribusi, dan perdagangannya asal mereka tegas, konsisten, dan tidak hanya berwacana,” ujarnya.

Dia menilai, dengan melihat kondisi sekarang  ini terdapat enam komoditas strategis yang masih menjadi barang mainan pelaku kartel. Hal ini kata dia dibarengi ketidakkonsistenan kebijakan pangan strategis oleh Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Menteri Pertanian Suswono, sehingga akhirnya berdampak kepada rakyat.

Natsir juga mengkritik sikap DPR sebagai lembaga pengontrol pemerintah. DPR kata Natsir selama ini hanya mengimbau dan tidak bisa bertindak tegas.

“Akibat turbulensi kebijakan pangan ini, kita tidak bisa berharap banyak dari DPR Komisi VI dan IV karena DPR sendiri hanya bisa sebatas himbauan saja kepada pemerintah, tidak ada punishment anggaran bagi kementerian yang main-main terhadap persoalan pangan,” jelasnya.

Padahal menurutnya, kartel pangan ini dapat dicegah apabila pemegang otoritas pangan strategis ini tidak bermain dua kaki.

“Ya kalau perlu ada Perpres Bulog tunggal tangani enam komoditas pangan ini. Kalau terus dibiarkan seperti ini, dari tahun ke tahun iya bakal terus begini karena pemainnya 2 kaki,” kata Natsir. (MI)