Ayo Dukung Gerakan Nasional Pengawasan Anak

Foto: Antara

Sayangi.com – Belajar dari kasus kecelakaan Abdul Qadir Jaelani (Dul), anak musisi Ahmad Dhani, Minggu (8/9) dini hari, Dr Seto Mulyadi atau akrab dipanggil Kak Seto menyerukan perlunya Gerakan Nasional Pengawasan Anak-anak. Pengawasan dari apa? Pengawasan dari situasi yang membahayakan, baik yang membahayakan anak tersebut maupun keselamatan orang lain. Baik di jalan raya, juga di tempat lain.

Melalui Gerakan Nasional Pengawasan Anak, para orang tua, penegak hukum, guru, dan semua elemen masyarakat diminta terlibat aktif mengawasi anak. Artinya, jika kita melihat seorang anak remaja mengemudikan kendaraan bermotor, atau kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan usianya, kita semua wajib mencegahnya.

Gagasan Kak Seto mendapat dukungan dari para aktivis anak di berbagai daerah seperti Kurniasih dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sriwijaya di Palembang, Hadi Utomo, aktivis anak dari Bandung, Setyasih dari LPA Batam dan beberapa aktivis lainnya.  Kita semua, sepatutnya juga mendukung gerakan ini.

Mari kita menarik pelajaran dan hikmah dari kasus kecelakaan mobil yang dialami Dul dan harus ditebus dengan hilangnya enam nyawa, sembilan luka berat, banyak anak menjadi yatim dan tentu saja kerugian material yang berjumlah milyaran rupiah.

Hikmah dari kejadian yang menuai begitu banyak komentar ini tidak saja bagi Ahmad Dhani atau Maia sebagai orang tuanya, tetapi juga bagi masyarakat, aparat kepolisian dan sekaligus juga pemerintah. Sebagai orang tua Dul, Ahmad Dhani tentu menanggung sesal yang dalam.

Sebagai konsekuensi dari semua ini, Dul yang masih anak-anak telah ditetapkan sebagai tersangka, dan Ahmad Dhani  harus berhadapan dengan hukum yang berlaku, baik secara pidana maupun perdata. Ahmad Dhani juga menerima banyak kecaman dari masyarakat.
 
Bagi masyarakat umum, kini memperdebatkan ikhwal usia anak, kelalaian, perlakuan kemanjaan, atau mungkin juga salah asuh dari orang tua, dan penegakan hukum positif yang berlaku. Itu semua menjadi topik yang teramat hangat di rubrik-rubrik media massa, baik media cetak, elektronik maupun media online.

Sejatinya, semua komentar yang diperbincangkan tersebut tidak saja membidik Dul yang kebetulan lagi terkena musibah saat ini, tetapi memantul kepada prilaku anak-anak seusia Dul yang berkeliaran di jalan-jalan raya, beraksi di hadapan khalayak ramai. Bagi pengguna jalan, tentu seringkali melihat anak-anak puber tersebut mempertontonkan kekonyolannya dengan kebut-kebutan, menyalip seenaknya, mengangkat ban depan dan berbagai macam atraksi yang sangat mencemaskan.

Dari sisi kebangsaan, anak-anak tersebut merupakan anak-anak Indonesia yang tidak saja menjadi tanggung jawab orang tua tetapi juga kewajiban negara, atau pemerintah sebagai perpanjangan tangan Negara. Dari perisitiwa Dul, peristiwa serupa yang terjadi sebelumnya dan berbagai atraksi lainnya yang berisiko tinggi, sudah seharusnya masyarakat dan  pemerintah  meningkatkan perhatian dan kepedulian terhadap masalah ini.

Secara formal, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) di tahun 1990. Sebagai turunannya, juga telah diterbitkan berbagai regulasi seperti Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Perlindungan dan Rehabilitasi Anak (sebagai pengganti UU No. 3/97 tentang Pengadilan Anak) dan beberapa regulasi lainnya.

Spirit yang terkandung dalam regulasi tersebut tidak akan memiliki daya hukum jika tidak didukung dengan penegakan hukum dan budaya hukum yang baik. Gerakan Nasional Pengawasan Anak dapat berperan membangun kesadaran kolektif tentang perlunya melindungi anak-anak kita dari bahaya yang tidak mereka sadari.

Berita Terkait

BAGIKAN