GNM Sandingkan Jokowi Dengan Sosok Morales

Foto : Sayangi.com/Istimewa

Jakarta, Sayangi.com – Koordinator Eksekutif Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) Muslim Arbi, tidak menampik jika sosok atau figur Joko Widodo (Jokowi), Gubernur DKI Jakarta, jadi pilihan publik yang fenomenal. Hal ini oleh Muslim Arbi, yang juga Koordinator Eksekutif Gerakan Perubahan (GarpU), apakah sosok Jokowi sudah sepadan bila disandingkan dengan sosok Evo Morales?

Alkisah pada Januari 2002, ungkap Muslim Arbi, seorang putra pribumi dikeluarkan dari Parlemen Bolivia. Siapa menyangka 4 tahun kemudian, tepatnya Januari 2006, di gedung parlemen yang sama, orang pribumi yang anak petani dan hanya tamatan SLTA, diangkat menjadi Presiden Bolivia. Dia adalah Evo Morales.

“Inilah pertamakalinya Bolivia diperintah seorang pribumi. Sebelumnya, jangankan orang pribumi boleh masuk ke pemerintahan, menginjak trotoar kota saja sudah dilarang. Bahkan, ketika Evo Morales masih usia anak-anak, orang-orang asli Bolivia dilarang masuk ke kota. Ratusan tahun orang asli Bolivia tidak diakui di negerinya sendiri,” tutur Muslim Arbi.

Dalam hal kekayaan alam, lanjut Arbi, Bolivia nyaris punya segalanya: minyak, gas, emas, timah, hidrokarbon, dan lithium. “Sayang, selama 4 abad lebih kekayaan alam itu dikeruk tanpa henti oleh bangsa asing. Hingga, pada tahun 2002, terjadi protes atas kepemilikan asing terhadap gas Bolivia,” imbuh Arbi.

“Tapi rezim neoliberal Bolivia menindas protes itu, yang menyebabkan 60-an rakyat tewas. Karenanya, begitu Evo Morales menjadi kandidat Presiden, salah satu janji kampanyenya adalah mengembalikan kedaulatan Bolivia atas kekayaan alamnya. Akhirnya pada 1 Mei 2006, hanya tiga bulan setelah dilantik, Evo Morales mengeluarkan dekrit nasionalisasi perusahaan migas dinegaranya,” sambung Arbi.

Uniknya, ujar Arbi, nasionalisasi migas di Bolivia berbeda dengan nasionalisasi migas pada umumnya. Di Bolivia, dekrit nasionalisasi tidak mengarah pada pengambil-alihan asset. Sebaliknya, Pemerintah hanya menuntut pajak yang lebih tinggi, renegosiasi kontrak, dan pembangunan kembali perusahaan migas negara. Ketentuan baru mengharuskan kenaikan royalty 18 persen plus pajak 32 persen.

“Untuk gas alam, yang menghasilan 100 juta kaki kubik perhari, terjadi kenaikan pajak 32 persen. Selain itu, renegosiasi kontrak juga dilakukan terhadap 44 kontrak pertambangan. Proses renegosiasi hanya menelan waktu 6 bulan,” terang Arbi.

Satu pernyataan Evo Morales yang cukup terkenal, ungkap Arbi, “Bolivia menginginkan Mitra, bukan Majikan.” Jadi, meskipun Bolivia tidak menendang investor asing, namun pemerintah mewajibkan perusahaan Migas Nasional Yacimientos Petrolíferos Fiscales diberi separo saham dari perusahaan-perusahaan asing.

Alhasil, tandas Arbi, langkah Evo Morales itu membawa berkah bagi rakyat Bolivia. Sebelum Evo Morales berkuasa, pendapatan migas Bolivia dari US$ 173 juta pada tahun 2002 naik menjadi US$ 1,57 milyar pada tahun 2007. “Sebagian besar dari keuntungan itu didistribusikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur,” tutur Arbi.

Sebelumnya, kata Arbi, lebih dari separuh, sekitar 60,6 persen rakyat Bolivia hidup dalam kemiskinan. Setahun kemudian, Evo Morales telah menurunkannya hingga 48,5 persen. Kemiskinan ekstrem juga berkurang dari 38,2 persen menjadi 24,3 persen.

“Evo Morales sudah melakukan empat kali nasionalisasi. Tercatat, nasionalisasi migas pada tahun 2006, nasionalisasi perusahaan telekomunikasi tahun 2008, nasionalisasi pembangkit listrik tenaga air tahun 2010, dan nasionalisasi perusahaan listrik utama tahun 2012. Pemerintah Bolivia juga sudah mulai menasionalisasi perusahaan timah dan perak,” demikian Arbi berkisah.

Tapi apakah Gubernur DKI Jakarta itu sudah sepadan dengan sosok Evo Morales? Kita lihat saja nanti. (MARD)