Publik Butuh Panduan Saat Menyantap Media

Ilustrasi foto: ec.europe.eu

Jakarta, Sayangi.com – Pemberitaan media massa, baik cetak, elektronik, maupun online terhadap suatu peristiwa, dapat dipastikan mengandung unsur subjektivitas. Fenomena subjektivitas dalam hal pemberitaan itu dianggap sangat wajar karena media punya kepentingan, sesuai dengan agenda setting yang dibidiknya.

Demikian kesimpulan para narasumber acara disksui “Konglomerasi Media dan Pemilu 2014” di Galery Cafe, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (17/9). Narasumber diskusi yang diselenggarakan Kaukus Muda Indonesia (KMI) ini diantaranya guru besar Ilmu Politik UI Hamdi Muluk, Direktur Pol Tracking Hanta Yudha, Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya, dan Anggota Komisi III dari Partai Demokrat Ruhut Sitompul.

Hamdi Muluk memaparkan, publik membutuhkan literasi media agar mereka bisa paham ketika membaca pemberitaan. Banyak orang yang risau karena media sudah dirampas oleh konglomerat. Padahal, kata dia, pada tahun 50-an, ada pernyataan pers sebagai perjuangan meski penguasa dan partai politik memiliki media sendiri.

“Pemerintah punya corong sendiri, ABRI juga punya koran waktu itu dan PKI juga punya Harian Rakyat. Lalu apakah publik mendapatkan sebuah kebenaran yang apa adanya, tidak disusupi kekuasaan, dan tentunya juga bisnis?” kata Hamdi.

Menurut Hamdi, di bawah kekuasaan almarhum Presiden Soeharto dan Orde Baru, media sudah dikoptasi oleh kekuasaan. Ada juga pengusaha, terutama pengusaha yang dekat dengan penguasa, pada masa orde baru punya media. Karenanya, kata dia, wajar apabila hak publik untuk mendapatkan informasi selalu dikoptasi dan disusupi oleh kepentingan.

Dikatakannya, akhir-akhir ini banyak raja-raja media yang sudah masuk dunia politik. Lihat saja misalnya, pemilik MNC Group Hary Tanoesudibjo yang menjadi Calon Wakil Presiden dari Partai Hanura, Dahlan Iskan yang punya Jawa Pos Group kini menjadi peserta konvensi Capres Partai Demokrat, Aburizal Bakrie pemilik Viva Group, dan Surya Paloh dengan Media Group-nya.

“Jadi, pengusaha menjadi penguasa. Tapi itu bukan hanya gejala kita. Di dunia atau di luar negeri juga media dikuasai 60 konglomerasi,” katanya.

Kendati demikian, lanjut Hamdi, dengan muncul dan berkembang pesatnya internet, apa yang diberitakan media massa sudah bisa diimbangi oleh pernyataan-pernyaan publik di media sosial, seperti Facebook, Twiter, dan Youtube sekaligus. Di media sosial, katanya, apa saja bisa diposting tanpa harus melewati redaktur dan editor.

“Di sana tidak ada penguasanya. Dalam konteks Indonesia, media sosial bisa menjadi penyeimbang. Itu lebih demokratis karena saking bebasnya mengutarakan, malah membingungkan. Di sana tidak ada redakturnya, itu bisa mengukur kecerdasan kita. Kita lihat gejala dunia internet ini mulai dicemaskan oleh raja-raja media. Jadi itu poin saya kalau kita bicara pencerdasan masyarakat bagaimana kita membuat media literasi sehingga publik nanti makin cerdas,” katanya.

Sementara pengamat politik Yunarto berbicara tentang permainan mata antara media dengan Partai Politik. Permainan mata antara partai dan media sangat sulit dihindari. Sebab kata dia, partai membutuhkan corong dan media sendiri membutuhkan iklan. Oleh karenanya, sangat sulit dipisahkan antara media dan partai politik yang sama-sama punya kepentingan.

“Inilah budaya pop. Obama (Barack Obama, Presiden Amerika Serikat) adalah produk pop. Kenapa juga misalnya Burhanuddin Muhtadi diundang media. Burhan belum doktor, secara keilmuan masih jauh dari profesor-profesor dari LIPI misalnya. Media juga butuh tokoh antagonis seperti Ruhut Sitompul dan Hotma misalnya. Ini terjadi bagaimana fenomena rapat redaksi,” katanya.

Untuk itu, Yunarto menyarankan agar pengamat tidak terjebak pada budaya pop hanya karena duit. Jika diundang media, misalnya, seorang pengamat hanya mendapatkan uang saku Rp 500 ribu. Tapi Partai Politik bisa membayar 3 kali lipat atau puluhan juta asalkan si pengamat mengikuti keinginan partai. “Partai bisa puluhan juta asal bicaranya bisa a, b, c dan d. Dan menurut saya, ini sah-sah saja.”

Terakhir, Ruhut Sitompul berbicara tentang konglomerat media yang tidak tinggi pollingnya. Dikatakannya, tidak ada konglomerat media yang elektabiltasnya bisa mengalahkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi. Hampir semua lembaga survei melansir bahwa Jokowi akan menjadi pemenang Pemilu 2014 yang akan datang.

“Makanya, konglomerat media ini hati-hati. Ada gak yang mengalahkan poling Jokowi, padahal kita gak tahu apa kerjanya Jokowi. Jalan makin macet, banjir makin parah. Penggusuran dimana-mana,” katanya. (MSR)