Hindari Korupsi, PDIP Dorong Pimpinan Partai Tidak di Banggar

Foto: sayangi.com/Chapunk

Jakarta, Sayangi.com – Untuk mengurangi angka korupsi di DPR, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Trimedya Panjaitan menyarankan agar pimpinan partai politik tidak usah memegang jabatan di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Selain itu, DPR dari PDIP juga tidak usah mengurus proyek.

“Kita mendorong agar di dalam UU keuangan negara, DPR jangan mengurusi satu satuan tiga. Juga pimpinan partai tidak usah ada di badan anggaran,” kata Trimedya di komplek Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).

Solusi lainnya, kata Trimedya, pimpinan partai harus pro aktif memindahkan anggotanya dari alat kelengkapan yang diduga terjadi praktik korupsi. Begitu juga ketika misalnya ada pengaduan masyarakat. Dengan begitu, DPR secara institusi bisa menguras angka korupsi.

“Kunci dari pimpinan ini adalah pimpinan fraksi. Tentu pimpinan fraksi berkomunikasi dengan masing-masing Ketua Umum Partai,” katanya.

Pernyataan Trimedya ini merupakan tanggapan ketika dimintai tanggapan terkait pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja, yang menyatakan korupsi paling tinggi ada di parlemen.

“Korupsi yang paling tinggi adalah polisi, nomor dua parlemen, nomor tiga pengadilan. Di ASEAN (korupsi tertinggi) juga polisi. Sementara yang paling banyak disekolahkan (dipenjara) itu anggota parlemen, ada 65 anggota. Padahal mereka pintar-pintar, wakil rakyat,” kata Pandu, Senin (16/9). (VAL)