Anggota KPU Sumsel Tuntut Balik Pihak Cagub ESP-Win dan Derma

Foto: Sayangi.com/Ardhi

Palembang Sayangi.com – Pasca sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan pelanggaran kode etik, yang menjatuhkan Vonis menolak gugatan pasangan Eddy Santana Putra-Wiwiet Tatung (ESP-WIN) dan pasangan Herman Deru-Maphilinda Boer (DerMa). Senin (16/9), anggota komisioner KPU Sumsel, Herlambang SH menyatakan, pihaknya akan menggugat balik kuasa hukum dari pasangan cagub-cawagub ESP-WIN dan pasangan DerMa yang dinilai telah mencemarkan nama baik pihaknya.(17/09).

Ketua Divisi Hukum KPU Sumsel Chandra Puspa Mirza SH membenarkan kalau anggota KPU Sumsel, Herlambang sudah melapor ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pasal 317 dan 335 KUHP.

“Namun pak Herlambang disuruh melengkapi berkas dan bukti yang ada, saat melapor ke Polda Metro,” katanya.

Dijelaskan Chandra kalau pengaduan Herlambang adalah pengaduan bersifat pribadi lantaran tuduhan kuasa hukum ESP-WIN dan Derma yang dinilai fitnah dan menyangkut pribadi.

Herlambang membenarkan pengaduan tersebut.

“Pagi ini, Selasa (17/9) kami laporkan mereka ke Polda Metrojaya, karena gugatan mereka jelas adalah fitnah, serta melanggar pasal 317 dan 335 KUHP,” ujarnya.

Dikatakan, hal tersebut adalah langkah pihaknya untuk merehabilitasi nama baik dan memberikan pembelajaran kepada masyarakat.

Selain itu, pihaknya juga akan melaporkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Palembang.

“Upaya hukum ini sudah kami tunggu-tunggu. Setelah sampai di Palembang, kami akan ke PN juga untuk perdatanya,” katanya.

Dalam sidang tersebut, DKPP memutuskan untuk 1. Menerima Pengaduan Pengadu I (Kuasa hukum lima pasangan cabup-cawabup Banyuasin) untuk sebagian, 2.Menolak pengaduan Pengadu II (Kuasa hukum DerMa) dan Pengadu III (Kuasa hukum ESP-WIN) untuk seluruhnya, 3.Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu I (Anisatul Mardiah), Teradu II (Chandra Puspa Mirza), Teradu III (Ong Berlian), Teradu IV (Kelly Mariana), dan Teradu V (Herlambang), 4. Memerintahkan KPU RI untuk melaksanakan Putusan ini, 5. Memerintahkan Bawaslu RI untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan ini.

Pengadu I yang diwakili Alamsyah Hanafiah SH, menuding KPU Sumsel telah melakukan intervensi dalam pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin 2013. Dengan menerbitkan Surat No.274/KPU.Prov.006/VI/2013, Tertanggal 10 Juni 2013, KPU Sumsel memerintahkan KPU Kabupaten Banyuasin untuk segera membatalkan surat Keputusan No.60/Kpts./KPUKab-006.435384/VI/2013 pada 8 Juni 2013. (VAL)

Berita Terkait

BAGIKAN