Bursah Zarnubi: Melalui Demokrasi, Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Foto: Sayangi.com/Chapunk

Jakarta, Sayangi.com – Ketua Umum Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK), Bursah Zarnubi, mengatakan demokrasi secara teori itu sudah benar adanya, tapi persoalannya adalah bagaimana di dalam praktiknya akan menjadi baik dan masyarakat bisa merasakkan manfaat dari berdemokrasi tersebut.

Demikian yang dipaparkan oleh Bursah Zarnubi dalam Serial Diskusi Politik PB HMI dengan tema “Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia Antara Problematika dan Harapan” di gedung PB HMI Jl. Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/9).

Acara diskusi tersebut menghadirkan narasumber: Prof. Dr. R Siti Zuhro MA (Peneliti Senior LIPI), Indra J Piliang (Politisi Golkar), Bursah Zarnubi (Ketua Umum PGK), dan Muh. Arief Rosyid Hasan (Ketua Umum PB HMI).

Menurut Bursah yang juga alumni HMI ini,  Bangsa ini harus memiliki mimpi besar agar kekayaan dapat dikelola dengan baik.

“Persoalannya, meskipun bangsa kita kaya raya, tetapi masyarakatnya tidak pernah menikmati kekayaan tersebut. Oleh karena itu, agar semua dapat kekayaan dapat dikelola, kita membutuhkan seorang pemimpin yang berkarakter dan dapat mewujudkan mimpi tersebut” kata Bursah.

Pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang ikhlas. Sebab jika tidak adanya keikhlasan, maka setelah terpilih hanya membuat rakyat tambah kecewa.

Maka dari itu, kata Bursah, masyarakat harus memahami demokrasi. Sebab, prinsip demokrasi juga merupakan prinsip ekonomi kerakyatan yang kita anut.

Sedangkan mewujudkan ekonomi kerakyatan adalah tuntutan fundamental bagi bangsa ini, sebagaimana amanah konstitusi UUD 1945.

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” jelas Bursah.

Selain itu, lanjut Bursah, peranan negara dalam sistem ekonomi kerakyatan harus memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Melindungi dan memajukan hak setiap warga negara untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Mengembangkan panti-panti sosial bagi fakir miskin dan anak-anak telantar.

Demokrasi sebagai mekanisme kontrak sosial, seharusnya dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

“Kita berharap, pemilu yang akan datang bisa membawa perubahan sistem demokrasi yang baik, sesuai dengan apa yang dicita-citakan bersama,” pungkas Bursah. (VAL)