Trimedya: DPR Jangan Lagi Mengurusi Satuan Tiga

Foto: DPR

Jakarta, Sayangi.com – DPR jangan mengurusi lagi Satuan 3 atau program dan proyek. Ini yang paling berpotensi terjadi korupsi. Masak DPR membahas urusan got atau gorong-gorong. “ Yang saya ketahui pertemuan antara Wakil Ketua DPR Pramono Anung dengan Ketua KPK agar dewan terhindar dari korupsi ada dua masalah yaitu bidang legislasi dan anggaran,” ujar Ketua Badan Kehormatan DPR Trimedya Panjaitan kepada pers Selasa (17/9) menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja bahwa DPR merupakan lembaga terkorup kedua setelah kepolisian.

Untuk itu kata politisi PDI Perjuangan ini, dua hal itulah yang harus diperbaiki. Misalnya yang jelas DPR jangan sampai mengurusi sampai Satuan 3 yaitu proyek. “ DPR dalam fungsi anggaran membahas makronya saja, misalnya di Komisi III yang bermitra kerja dengan Polri yang dibahas masalah penyidikan berapa anggarannya lalu untuk bidang serse berapa.

Menurut Trimed, pengaturan mengenai kewenangan DPR hanya membahas Satuan 3 diatur dalam RUU Keuangan Negara. Masalah kewenangan ini juga sedang diajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi oleh beberapa LSM, bahkan mereka lebih ekstrem lagi bahwa DPR tidak lagi mengurusi anggaran. “ Saya kira bahas anggaran boleh, tetapi jangan sampai satuan tiga,” tegasnya lagi.

Dia yakin, bila ini dilakukan peringkat DPR dalam masalah korupsi akan berada di luar 10 besar, kalau diadakan survey lagi. Sebaliknya kalau masih terjadi lagi, bisa jadi masuk 5 besar.

Menanggapi penilaian sebagai lembaga terkorup kedua ini, secara periodik pihaknya melakukan pertemuan dengan Pimpinan Fraksi-fraksi. “ Pemahaman saya, kunci dari anggota DPR adalah Pimpinan Fraksi. Tentu Pimpinan Fraksi berkomunikasi dengan Pimpinan parpol masing-masing,” ungkapnya.

Ruang gerak Badan Kehormatan, lanjut Trimedya, hanya pada tiga hal jika ada pengaduan, tersangkut masalah hukum dan kontrol absensi. Karena itu, dalam reses lalu, soal absensi diserahkan ke masing-masing fraksi.

Saat didesak apa langkah DPR sehingga tidak disebut lembaga terkorup kedua, menurut Trimed, mendorong dalam RUU Keuangan Negara, DPR jangan sampai mengurusi Satuan 3. Selain itu, Pimpinan parpol tidak usah menjadi anggota Badan Anggaran (Banggar) dan bila ada pengaduan masyarakat, maka Pimpinan Parpol proaktif memindahkan anggotanya dari alat kelengkapan dewan (AKD) yang melakukan korupsi. (DPR)