Aliran Dana e-KTP Versi Nazaruddin

Foto : Sayangi.com/Mard

Jakarta, Sayangi.com – Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin lewat pengacarannya Elsa Syarief memaparkan mengenai aliran dana proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan total anggaran Rp5,9 triliun.

“Ini diketahui klien saya, itu dari perencanaan bagaimana melakukan mark-up proyek E-KTP, ini skema yang dibuat klien saya proyek 2011 itu dibahas pada September-Oktober 2010,” ungkap pengacara Nazaruddin, Elsa Syarief di gedung KPK Jakarta, Selasa (24/9).

Sejak Senin (23/9), Nazaruddin diperiksa KPK sebagai saksi untuk kasus penerimaan hadiah terkait pembangunan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga di Hambalang dengan tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Elsa membawa kertas yang menceritakan mengenai aliran dana dengan total proyek Rp5,9 tirliun yang dikurangi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan senilai 11,5 persen sehingga total nilai proyek adalah Rp5,22 triliun, sedangkan realisasi pekerjaan yang disepakati kontraktor adalah Rp2,62 triliun (51 persen) sehingga ada penyelewengan dana Rp2,55 triliun (49 persen).

Pembagian tersebut terdiri atas Rp1,77 triliun (34 persen) untuk DPR, Kementerian Dalam Negeri dan bos proyek sedangkan keuntungan konsorsium yang terdiri atas PT Percetakan Negara RI (PNRI) yang terdiri atas Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Quadra Solution dan PT Sandipala Arthaputra mendapatkan keuntungan Rp783 miliar.

Pembagian mendetailnya, Andi Septinus (karyawan ketua fraksi Golkar dan juga bendahara umum Golkar Novanto) menerima Rp300 miliar dari anggota konsorsium secara bertahap sampai dengan kontrak ditandatangani untuk menyelesaikan komitmen terhadap kesepakatan antara Novanto, Anas Urbaningrum, Nazaruddin dan Andi Septinus, yang disepakati 2,5 persen untuk Anas.

Terjadi kesepakatan untuk pejabat dan tim panitia di Kemendagri yang mendapat 8 persen, sedangkan 3 persen untuk Mendagri melalui adiknya bernama Azmi Aulia Dahlan, selanjutnya 5 persen diterima oleh Sekjen, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Tim Panitia Untuk Ketua dan Wakil Ketua Komisi II DPR dan anggota terjadi pula kesepakatan sebesar 2,5 persen.

Untuk Ketua dan Wakil Ketua Banggar 2,5 persen sehingga tercapai penyalahgunaan anggaran sebesar 49 persen.

Semua kesepakatan ini terjadi sekitar Maret 2010, setelah terjadi kesepakatan tersebut, Anas menerima sebesar 1 juta dolar AS pada April 2010, yang diberikan oleh Andi Septinus kepada orang kepercayaan Anas di ruangan Novanto lantai 12 DPR di depan Novanto. Uang itu digunakan untuk kemenangan Anas sebagai calon Ketua Umum Demokrat.

Uang realisasi kedua diserahkan sebesar 2 juta dolar AS kepada adik Mendagri (Azmi Aulia Dahlan) setelah terjadi kesepakatan persiapan anggaran dari DPR pada september 2010 yang diserahkan oleh Andi Septinus atas perintah Novanto.

Uang realisasi ketiga diserahkan sebesar 1 juta dolar AS kepada Olly Dondokambey setelah terjadi kesepakatan persiapan anggaran dari DPR bulan september 2010, diserahkan oleh Andi Septinus atas perintah Novanto di ruangan Olly disaksikan oleh Nazaruddin.

Uang realisasi keempat diserahkan sebesar 500 ribu dolar AS kepada Mirwan Amir setelah terjadi kesepakatan persiapan anggaran dari DPR pada September 2010 yang diserahkan oleh Andi Septinus atas perintah Novanto di ruangan Mirwan Amir di gedung DPR.

Pada Maret 2010, terjadi penyerahan uang sebesar 500 ribu dolar AS kepada Nazarurddinn oleh Andi Septinus disaksikan Anas, Novanto, saat makan di restoran Niponkan (Hotel Sultan) adalah 2,5 persen dari nilai kontrak (Rp 5,9 triliun). Sebelumnya ada proyek baju hansip senilai sekitar Rp400 miliar, dengan Anas menerima Rp5 miliar dari pengusaha Andi Septinus.

Pada bulan September 2010, terjadi penyerahan uang sebesar 1 juta AS kepada Olly Donndokambey di ruangannya dan 500 ribu dolar AS kepada Melchias Mekeng.

Pada Oktober 2010, terjadi penyerahan uang sebesar masing-masing 500 ribu dolar AS kepada Hairuman Harahap dan Ganjar Pranowo di ruangan masing-masing serta kepada Arif Wibowo untuk jatah anggota Banggar Komisi II.

Semua hal tersebut diketahui di pertemuan November 2010 bertempat di Plaza Senayan dihadiri oleh Anas, Novanto, Andi Septinus dan Nazaruddin, dengan Andi Septinus menjelaskan penggunaan anggaran yang dimaksud.

Terkait penerimaan uang ini, Mendagri Gamawan Fauzi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah membantah tuduhan Nazaruddin.

Mendagri Gamawan Fauzi pada 30 Agustus bahkan telah melaporkan terpidana kasus suap Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin ke Polda Metro Jaya karena dianggap menuduh Gamawan menerima uang dari proyek E-KTP. (Ant)