Karsa Bantah Gunakan APBD Dalam Pilgub Jatim

Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.com – Pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) membantah menggunakan dana APBD dalam memenangkan Pilkada Jawa Timur (Jatim) dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Peningkatan dana (hibah dalam APBD) bukan karena pilkada,” kata Kuasa Hukum Karsa, Trimoelja D Soerjadi, saat membacakan jawaban dalam sidang perdana sengketa Pilkada di MK Jakarta, Selasa.

Trimoelja mengungkapkan meningkatnya dana hibah 2012-2013 diantaranya adalah karena terjadinya perubahan mekanisme transfer anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Tahun sebelumnya, transfer dari kementerian keuangan (pemerintah pusat) langsung ke kabupaten/kota, tetapi sejak tahun anggaran 2012 transfer dana BOS dari pusat tersebut ke pemprov dan selanjutnya Pemprov mentransfer ke kabupaten/kota,” kata Soerjadi.

Dia juga mengatakan total belanja hibah Rp4 triliun lebih di anggaran 2013, yang merupakan BOS adalah Rp2,8 triliun.

“Jadi, hibah selain BOS adalah 1,3 triliun. Itupun sudah termasuk hibah untuk penyelenggaraan Pilkada Jatim dan Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas),” katanya.

Selain itu, lanjutnya, pembengkakan juga disebabkan adanya dana untuk pengamanan kepada kepolisian dan TNI.

“(Pembengkakan) itu semua ada penyebabnya, bukan data bersih yang seperti disampaikan pemohon tanpa ada background nya sehingga itu menyesatkan,” kata Soerjadi, di depan majelis yang diketuai Hakim Konstitusi Akil Mochtar.

Kuasa Hukum Pemohon (Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja), Otto Hasibuan, mengatakan pasangan Karsa melakukan pelanggaran yang terstruktur dengan membuat program kerja untuk bisa memenangkan dirinya dalam Pilkada Jatim.

“Dilakukan dengan modus dibuat suatu Pergub dan Perda. Perda ini memuat tentang bantuan hibah, kemudian dibuat pergub. Inilah yang dibuat untuk dikeluarkan dana kepada masyarakat dan nanti ditumpangi,” kata Otto Hasibuan.

Pemohon juga menilai anggaran ini disahkan oleh DPRD karena Calon Gubernur Soekarwo merupakan ketua Partai Demokrat yang mengusung dirinya sebagai calon gubernur.

Untuk itu, pemohon meminta MK membatalkan hasil Pilkada Jatim dengan memerintahkan KPU Jatim menyelenggarakan pemilihan ulang dan mendiskualifikasi pasangan calon terpilih, Soekarwo-Saifullah.

Pilkada Jatim diikuti oleh empat pasangan, yakni pasangan Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah (Jempol), Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah), Eggi Sudjana-Muhammad Sihat (Beres) dan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa).

Hasil rekapitulasi KPU telah memenangkan Karsa setelah meraih 8.195.816 suara atau 47,25 persen. Posisi kedua yakni pasangan Berkah meraih 6.525.015 suara atau 37,62 persen.

Kemudian pasangan Bambang-Said di urutan ketiga dengan raihan 2.200.069 suara atau 12,69 persen dan terakhir pasangan Eggi-Sihat 422.932 suara atau 2,44 persen.