GNM Tegaskan Tolak Pertemuan APEC Di Bali

Foto: .apec2013ceosummit.com

Jakarta, Sayangi.com – Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) dengan tegas menolak pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), organisasi kerjasama ekonomi Asia Pacific, yang akan digelar pada 1-8 Oktober 2013 di Bali. APEC yang beranggotakan  negara di kawasan lingkar Pasifik, terdiri dari 21 negara-negara industri dan negara miskin dan berkembang. APEC juga diikuti oleh ribuan perusahaan raksasa multinasional yang difasilitasi di dalam struktur APEC Business Advisory Council (ABAC).

Dalam siaran persnya kepada sayangi.com, GNM mengingat misi utama APEC adalah untuk menyukseskan liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi, menghapuskan semua hambatan perdagangan sesuai dengan “Osaka Action Agenda” tahun 1995, sekaligus meningkatkan liberalisasi perdagangan dan pembukaan investasi sebagaimana kesepakatan “Bogor Goals” tahun 1994. Dari akibat liberalisasi investasi dan perdagangan bebas, Indonesia kini sedang berhadapan dengan krisis. Di tahun 2013 ini, adalah puncak dari krisis akibat liberalisasi yang dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Komandan GNM Binsar Effendi Hutabarat mengungkapkan jika negara Indonesia saat ini sebenarnya sedang berhadapan dengan tiga masalah. Pertama, defisit perdagangan dan transaksi berjalan penuh sepanjang tahun. Kedua, defisit neraca pembayaran. Dan, ketiga, defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin melebar akibat pelemahan ekonomi. Ketiga jenis defisit inilah yang menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap uang dolar Amerika Serikat makin lama kian merosot, dan yang bakal melipatgandakan krisis.
 
Sementara pada sisi lain, lanjut Binsar Effendi, liberalisasi pasar dan fasilitasi investasi asing tidak menimbulkan stabilisasi harga-harga dalam negeri terutama
pangan. Harga pangan pokok rakyat bergejolak seperti kedelai, daging sapi, daging ayam, bawang, harganya semakin tidak terjangkau. Liberalisasi pasar justru
menyebabkan pangan dikuasai kartel, mafia dan sindikat. “Kita ini semakin menjadi bangsa kuli atau jongos dari negara-negara maju. Kedigjayaan bangsa Sriwijaya yang bermampuan mengatur perdagangan para sodagar dari Gujarat India dengan taoke dari Kanton Cina melalui penguasaan perairan Selat Malaka, nampaknya sirna dan hanya dijadikan lagenda belaka” tutur Binsar Effendi geram.   
 
Pemerintah Indonesia sepanjang Presiden SBY berkuasa, menurut Binsar Effendi, dinilai bagaikan boneka. Berusaha mengatasi krisis tapi dengan semakin meliberalisasi pasar, sekaligus menambah sumber keuangan nasional dengan cara-cara menumpuk utang. “Proyek-proyek yang merupakan tindak lanjut dari APEC seperti infrastructure conectivity dan suply chains, trade facilitation, dan skema pembangunan melalui public private partnership sebagai proyek yang menyandarkan sumber-sumber keuangannya dari penyaluran utang luar negeri dari kreditor bilateral dan multilateral seperti Bank Dunia dan ADB, ditelan saja mentah-mentah tanpa kehati-hatian” ungkapnya.
 
“Tak pelak, selain mengalami ketergantungan pembiayaan, utang menjadi instrumen paling utama untuk memastikan dilaksanakannya kebijakan reformasi struktural untuk meliberalisasi ekonomi Indonesia sesuai dengan kerangka dan kemauannya APEC dan WTO. Kedaulatan ekonomi jangan diharapkan terwujudkan” kata Binsar Effendi tegas.
 
Padahal, lanjut Binsar Effendi yang Wakil Ketua FKB KAPPI Angkatan 1966, utang luar negeri Pemerintah sudah sangat tambun, demikian pula utang luar negeri swasta. “Menurut catatan BI, total utang luar negeri Pemerintah dan swasta per Agustus 2013 sudah mencapai US$ 257,980 miliar atau sekitar 2.600 Triliun, dengan total kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang pada tahun 2013 sebesar US$ 41,202 miliar atau lebih dari Rp 400 triliun”.
 
Beban utang yang menggunung inilah yang menyebabkan penghisapan surplus ekonomi Indonesia akibat derasnya aliran modal ke luar (capital outflow) untuk pembayaran utang jatuh tempo dan bunga, timpal Koordinator Eksekutif GNM Muslim Arbi yang Koordinator Eksekutif Gerakan Perubahan (GarpU). “Lebih dari itu, utang yang besar akan menjadi beban besar bagi generasi mendatang,” tandasnya.
 
Oleh karena itu dan atas pertimbangan GNM sedang giat-giatnya memperjuangkan kedaulatan energi melalui nasionalisasi migas, yang bertentangan dengan misi APEC. “Maka pertemuan APEC yang akan diikuti dengan pertemuan WTO IX pada 3-6 Desember 2013, yang juga digelar di Bali. Dinilai akan memperkuat kesepakatan liberalisasi perdagangan dan investasi serta akan  memperburuk kondisi ekonomi Indonesia, akibat dari semakin derasnya impor barang dan jasa yang menghancurkan ekonomi rakyat serta aliran investasi asing dan utang luar negeri. GNM menyampaikan pernyataan penolakannya” kata Muslim Arbi tegas.

Berita Terkait

BAGIKAN