Poempida Tagih Janji Menakertrans Terkait Kasus Buruh Pabrik Kuali

Foto: sayangi.com/Emil Ondo

Jakarta, Sayangi.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatullah menyatakan bahwa pemerintah, dalam hal ini Menakertrans sama sekali tidak mempunyai inisiatif untuk memperbaiki diri dalam konteks menyelesaikan masalah ketenagakerjaan, terutama terkait kasus penyekapan yang dialami buruh pabrik di kuali Tangerang beberapa bulan lalu.
 
“Jika sampai para korban perbudakaan Pabrik Kuali Tangerang merasa kecewa dengan kinerja Menakertrans,” kata Poempida melalui siaran persnya kepada Sayangi.com, Rabu (25/9).

Menurut Poempida, anggaran Pengawasan tidak menjadi prioritas dari Kemenakertrans. Padahal betapa pentingnya pengawasan ini dalam melindungi hak-hak para pekerja dan masalah status hukumnya. Pengawasan pun harus menjangkau sampai tingkat proses hukumnya,sehingga ada kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi mereka yang melanggarnya.

“Banyak sekali kasus-kasus ketenagaankerjaan mandeg karena tidak proaktifnya Kemenakertrans dalam menindaklanjuti dan mengawal proses hukum yang berjalan,” pungkasnya.

Selain itu, lanjut Poempida, sebenarnya Menakertrans dapat memberikan santunan langsung kepada para korban perbudakan Pabrik Kuali Tangerang ini, dan dapat mengatur mereka untuk turut serta dalam program padat karya Kemenakertrans, agar mereka dapat menikmati pekerjaan yang layak.

Poempida mengatakan, Menakertrans pun dapat menjadikan desa asal para korban tersebut menjadi target program desa produktif karena desa asal mereka ini sudah sangat jelas teridentifikasi sebagai daerah miskin. Jika program ini berjalan, para korban ini secara tidak langsung dijadikan “pahlawan” oleh Kemnakertrans untuk desanya.

“Saya sangat menyayangkan tindakan-tindakan pasif dari Kemenakertrans dalam masalah ini. Tentu hal ini akan menjadi catatan khusus saya dalam menggunakan hak pengawasan DPR. Sehingga saya jelas harus bersikap dalam mempertanyakan dan menekan kebijakan-kebijakan Kemenakertrans,” katanya. (RH)