Boni Hargens : Jenderal Kok Kalah Sama Jokowi

Foto : Sayangi.com/Opak

Jakarta, Sayangi.com – Pakar Politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens mengaku gerah dengan lembaga survey yang ada sekarang ini.

“Mereka hanya mengandalkan popularitas dan menggunakan data-data kuantitatif,” tudingnya di acara Diskusi bertajuk “Daulat Rakyat Vs Daulat Survey” yang diselenggarakan oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI), di Gallery Cafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (23/9).

Selain Boni Hargens, hadir pula narasumber Ikrar Nusa Bhakti, Arbi Sanit dan politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait dan dipandu oleh Rouf Qusyairi.

Oleh karenanya, Boni menawarkan cara baru dengan mendirikan Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang melakukan survey dengan data-data kualitatif melalui focus group discussion (FGD).

Pendekatan kualitatf itu diyakini Boni untuk membangun mainstream baru, melawan arus, pro perubahan. “Dan hal ini lebih efektif, karena kita hanya kumpulan representasi kelompok-kelompok masyarakat kemudian kita lakukan FGD,” terang Boni.

Namun Boni tidak bisa menafikan lembaga survey yang keberadaannya bersamaan dengan arus modernisasi politik. “Sehingga kalau lembaga survey menjadi industry politik hal itu memang kecenderungannya saat ini yang terjadi di Indonesia,” aku Boni.

Sejak abad 18, ungkap Boni, telah terjadi sekularisasi politik, dimana politik ditarik dari kalkulasi-kalkulasi agama, suku, etnis, dan sebagai sebagainya. Akan tetapi, politik kemudian di tarik pada wilayah privat.

“Jadi seorang presiden itu bukan lagi karena itu satria piningit, bukan lagi karena hal itu sesuatu yang sakral. Tetapi seorang Presiden itu karena dibentuk, dicitrakan atau hasil pencitraan,” jelasnya.

Arus modernisasi politik yang sekarang terjadi di Indonesia, lanjut Boni, salah satunya ditandai dengan adanya lembaga-lembaga survey. “Namun perlu diingat, lembaga survey bisa menjebak dan bisa pula mencerdaskan kehidupan politik masyarakat,” tuturnya.

Sebab ada kalanya, sambung Boni, survey juga bisa mereduksi fakta-fakta yang ada demi kepentingan membangun opini dan membangun citra dari politisi atau kandidat yang didukung oleh lembaga survey.

“Tinggal bagaimana industrialisasi politik tersebut dikontrol dan dihadapkan oleh otoritas moral yang mengkontrol keberadaan lembaga-lembaga survey itu,” tantang Boni.

Tentang popularitas Jokowi, Boni sekali lagi menegaskan Pemilu 2014 bukan pemilu kalau tanpa Jokowi. “Pemilu 2014 itu adalah pemilu Jokowi plus. Dan saya bukannya mendukung Jokowi tapi saya kira PDIP harus menangkap relaitas ini,” saran Boni.

Fenomena Jokowi ini, himbau Boni, mestinya menjadi cermin bagi para elit politik. “Bagaimana bisa mereka kaya, duitnya banyak, jenderal kok kalah dengan Jokowi yang dari desa, dari Solo, tukang mebel dan sebagainya,” pungkas Boni. (MARD)