Arbi Sanit : Perlu UU Lembaga Survey

Foto : Sayangi.com/Emil Ondo

Jakarta, Sayangi.com – Pakar Politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit mengkritik Thema Diskusi yang mempertentangkan survey dan kedaulatan rakyat.

“Lembaga survey seharusnya tidak bertentangan dengan demokrasi dan dengan rakyat. Peranan lembaga survey lebih untuk mendorong modernisasi dalam politik agar lebih scientific atau lebih ilmiah,” ucap Arbi Sanit di acara Diskusi bertajuk “Daulat Rakyat Vs Daulat Survey” yang diselenggarakan oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI), di Gallery Cafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (23/9).

Selain Arbi Sanit, hadir pula narasumber Ikrar Nusa Bhakti, Boni Hargens dan politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait dan acara dipandu oleh Rouf Qusyairi.

Sebenarnya, beber Arbi, pada awalnya survey itu dilakukan untuk kepentingan akademis ketika para ilmuwan ingin menguji hipotesisnya, maka dilakukanlah survey untuk membuktikan kebenarannya. Lalu, dalam bidang ekonomi oleh industri digunakan untuk melihat produk atau meluncurkan produk yang disukai oleh konsumen.

“Nah, dari situ kemudian lembaga survey merambah ke dunia politik,” ucapnya, sekaligus tidak menampik ada hal positif dan hal negatifnya.

Namun hal negatifnya, terang Arbi, adalah manakala survey digunakan untuk menggiring opini public sehingga survey dibelokkan dan dimanipulasi data-datanya, “Yang diwawancarai sudah dipilih-pilih orangnya,” tudingnya.

Kalau itu yang terjadi, Arbi menyebut survey itu telah memperkosa kedaulatan rakyat. “Dia sudah mengintervensi rakyat dan mendikte kedaulatan rakyat dengan melakukan penggiringan opini. Seharusnya rakyat bebas menentukan pilihannya dan rakyatlah yang berkuasa,” ucap Arbi.

“Nah, kita harus melihat apakah benar survey tersebut telah merampas kedaulatan rakyat atau bukan, kita lihat dari anatominya atau prosesnya dan juga fungsinya. Jadi, survey tersebut dilakukan fungsinya untuk apa?” gugat Arbi.

Agar lembaga survey tetap memiliki tanggung-jawab keilmuan, Arbi mengusulkan agar lembaga-lembaga survey berembug tentang standarisasi. “Kalau perlu ada Undang-Undang yang mengatur lembaga survey,” pungkas Arbi. (MARD)