Maruarar Sirait : Kok Hanya Survey Politik?

Foto : Antara

Jakarta, Sayangi.com – Anggota DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait setuju dengan hadirnya lembaga survey asal akurat dan independen.

“Yang kurang sekarang ini adalah digunakannya lembaga survey untuk pengambilan kebijakan publik,” tuding Maruarar yang akrab dipanggil Ara di acara Diskusi bertajuk “Daulat Rakyat Vs Daulat Survey” yang diselenggarakan oleh Kaukus Muda Indonesia (KMI), di Gallery Cafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (23/9).

Selain Maruarar Sirait, hadir pula narasumber Ikrar Nusa Bhakti, Boni Hargens dan Arbi Sanit. Acara dipandu oleh Rouf Qusyairi.

Namun Ara menyayangkan sekarang ini yang berkembang semata-mata survey politik yang digunakan untuk mengukur popularitas dan elaktabilitas tokoh maupun parpol.

“Sebagaimana kita tahu, kebijakan publik itu prosesnya melalui pembahasan di pemerintah dan DPR. Nah, sering kali saat ini ada gap antara pemerintah dan DPR terkait dengan masalah tertentu,” papar Ara

Kalau lembaga survey bisa menjembatani adanya jarak itu, lanjut Ara, bagus sekali. “Apa sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat atau rakyat sebenarnya, sehingga antara pemerintah dan DPR tidak saling mengklaim bahwa mereka yang paling merepresentasikan atas suatu usul atau kebijakan tertentu,” ungkap Ara.

Ara mencontohkan misal RUU Desa, apa yang dimaui oleh rakyat sebenarnya dan bagaimana penganggaran yang diharapkan. Nah lembaga survey bisa menanyai atau mensurvei rakyat.

“Saya punya pengalaman, misalnya masalah kenaikan BBM dulu, selama saya reses saya turun ke daerah ketika saya tanyai memang rakyat menolak kelau BBM dinaikkan tetapi ketika saya tanya bantuan sementara mereka jujur saya katakan mau,” beber Ara.

Ara juga menantang lembaga-lembaga survey yang ada, misal melakukan jajak pendapat mengenai mobil murah. “Apakah rakyat itu butuh mobil murah atau sebenarnya rakyat membutuhkan transportasi murah,” tutur Ara.

Tentang Pemilu 2014 Ara memandang semata-mata pertarungan politik bagaimana mendapatkan dan memperebutkan kekuasaan. Antara politisi yang sepakat dengan mengusung isu-isu meritokrasi dengan kelompok yang masih bertahan dengan system politik feodalisme.

“Dan hal ini terjadi di semua partai, artinya disetiap partai akan terjadi pertarungan ini, antara yang pro status quo dan pro perubahan,” pungkas Ara. (MARD)